Dugaan Penipuan Data, JP Morgan Gugat Pendiri Startup Fintech di AS

Menurut Fortune.com, jika ada satu masalah yang disukai seluruh anak muda Amerika Serikat, salah satunya bisa jadi adalah biaya pendidikan yang tinggi. Buktinya, utang pendidikan di negara tersebut mencapai US$1,6 triliun.

Maka, demi membantu mengatasi urusan tersebut, Charlie Javice, yang saat itu masih berusia 24, meluncurkan Frank. Dia berambisi untuk membuat pendidikan sarjana terjangkau, dan dapat diakses oleh semua orang.

“Biaya kuliah terlalu tinggi,” begitu pernyataan Javice dalam unggahan pribadi di LinkedIn pada akhir 2020. “Kami mendirikan Frank dengan semangat memberontak dan tujuan besar: Siswa harus membayar lebih sedikit untuk kuliah. Sesederhana itu.”

Dalam kurun waktu singkat, Frank beroperasi sebagai entitas independen. Startup tersebut melayani 5 juta siswa dengan merampingkan proses aplikasi bantuan siswa federal, menghubungkan siswa dengan peluang beasiswa dan mengadvokasi hibah darurat di tengah krisis pandemi. Berkat prestasinya, Javice masuk dalam daftar Forbes “30 Under 30” di industri keuangan pada 2019.

JPMorgan sangat menyukai Frank. Lantas, perseroan melalui unit perbankan komersialnya, Chase, mengakuisisi startup tersebut. “Kami ingin membangun hubungan seumur hidup dengan pelanggan kami,” kata Jennifer Piepszak, co-CEO perbankan konsumen dan komunitas di Chase, dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan kesepakatan tersebut. 

Namun, menurut Forbes, JPMorgan saat ini menuntut Javice karena memalsukan 93 persen daftar kliennya.

Seperti yang dijelaskan dalam dokumen pengadilan, dugaan penipuan itu sama sekali tidak disengaja. Itu didorong oleh permintaan JP Morgan agar Javice membuktikan bahwa Frank memiliki jumlah pelanggan sebagaimana yang diklaim.

Gugatan tersebut menuduh Javice pertama kali menolak, dengan alasan masalah privasi. Namun, JP Morgan menemukan tidak hanya nama pelanggan palsu, tetapi juga ada alamat, tanggal lahir, dan informasi pribadi lainnya untuk 4,3 juta siswa “yang sebenarnya tidak ada."

Javice dan eksekutifnya diduga membayar profesor ilmu data US$18.000 untuk membuat daftar palsu.

The Wall Street Journal melaporkan bahwa JP Morgan mengetahui ada yang tidak beres saat meluncurkan kampanye email menggunakan alamat yang sama. Sebab, 70 persen email tidak dapat menerima pesan tersebut.