Jakarta, FORTUNE - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan peningkatan kecepatan internet nasional hingga 100 Mbps dalam tiga tahun ke depan. Ambisi tersebut ditujukan demi memperbaiki kualitas layanan Indonesia yang saat ini dinilai masih berada di bawah rata-rata Asia Tenggara.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyatakan meskipun konektivitas internet telah menjangkau sekitar 97 persen wilayah berpenduduk, tantangan utama masih terletak pada kualitas layanan, terutama di daerah pinggiran.
“Kecepatan internet rata-rata nasional berada di kisaran 45 Mbps,” ujar Nezar dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (13/1).
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah berkomitmen memperluas jaringan 5G yang saat ini penetrasinya masih kurang dari 10 persen. Nezar mengakui kondisi geografis yang kompleks dan jumlah penduduk yang besar menuntut pendekatan infrastruktur dengan penerapan bertahap.
Menurutnya, kualitas layanan di wilayah padat penduduk saat ini relatif stabil. Sementara itu, pemerintah terus fokus melakukan penguatan infrastruktur di daerah terpencil.
Sebagai perbandingan, laporan Speedtest by Ookla per November 2025 menempatkan Indonesia pada peringkat 73 dunia untuk kecepatan mobile broadband.
Kecepatan unduhan mencapai 50,77 Mbps dengan unggahan 16,73 Mbps. Untuk fixed broadband, Indonesia mencatatkan kecepatan unduhan 43,18 Mbps dan unggahan 29,71 Mbps.
Selain infrastruktur fisik, pemerintah menegaskan komitmen pemerataan akses internet untuk mendukung sektor pendidikan. Fokus utama diarahkan agar pelajar di daerah terpencil memiliki kesempatan belajar digital yang setara dengan wilayah perkotaan.
Dalam proses digitalisasi ini, Komdigi berperan memastikan kesiapan infrastruktur agar platform pembelajaran daring dapat diakses dengan optimal oleh sekolah maupun pelajar.
Di samping akses jaringan, pemerintah juga memberikan perhatian pada pengembangan talenta dan literasi digital agar penggunaan internet memberikan dampak nyata pada proses belajar.
“Pemerataan internet untuk pendidikan merupakan bagian dari upaya negara melindungi hak belajar dan memperkecil kesenjangan digital,” ujarnya.