Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
_MG_6900.JPG
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (tengah) saat mengemukakan . pandangannya dalam panel diskusi bertajuk “Crisis or Opportunity? Skills for a 2030 Workforce” yang digelar di Davos, Swis, Selasa (20/1), (Dok. BKPM)

Intinya sih...

  • Indonesia butuh menjawab kebutuhan industri dan transformasi ekonomi berbasis teknologi.

  • Perkembangan AI membuka peluang penciptaan jenis pekerjaan baru.

  • Pemerintah mempercepat agenda pengembangan sumber daya manusia melalui program berskala nasional.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE - Transformasi digital dan percepatan adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menuntut kesiapan sumber daya manusia yang tinggi. Dalam ajang World Economic Forum (WEF) Davos 2026, pemerintah Indonesia menegaskan proyeksi kebutuhan sekitar sembilan juta talenta digital dalam 15 tahun ke depan untuk menjawab tantangan industri.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyoroti isu ini dalam panel diskusi bertajuk “Crisis or Opportunity? Skills for a 2030 Workforce” di Davos, Swiss, Selasa (20/1). Ia menekankan Indonesia memilih untuk melihat gelombang AI bukan sebagai ancaman, melainkan peluang.

“Indonesia memandang ini bukan sebagai krisis pekerjaan, tetapi sebagai peluang pekerjaan. Peluang untuk memanfaatkan individu dengan keterampilan, kemampuan beradaptasi, inovasi, dan kontribusi dalam dunia yang terus berubah,” ujar Meutya, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (22/1).

Meskipun laporan WEF memprediksi jutaan pekerjaan konvensional berpotensi tergantikan otomatisasi, Meutya optimistis teknologi justru akan melahirkan jenis pekerjaan baru yang menuntut keterampilan adaptif.

Guna mengejar target ambisius tersebut, pemerintah tidak berjalan sendiri. Kolaborasi dengan sektor swasta menjadi kunci, didukung oleh insentif fiskal yang menarik.

Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Rudy Salahuddin, menegaskan pemerintah telah menyiapkan fasilitas pengurangan pajak hingga 200 persen. Insentif ini diberikan bagi perusahaan yang berinvestasi dalam kegiatan vokasi serta pengembangan kompetensi tenaga kerja.

“Di Indonesia, kami bekerja sama dengan sektor swasta tidak hanya dalam pelatihan, tetapi juga dalam penyesuaian kurikulum dan standar industri agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” kata Rudy.

Langkah ini mencakup penguatan program nasional seperti Kartu Prakerja dan penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi agar relevan dengan kebutuhan industri berbasis AI.

Forum Davos juga menyoroti etika dan batasan penggunaan AI. Presiden Center for Global Health and Development, Joanne Manrique, mengingatkan bahwa peran manusia tetaplah vital dalam pengambilan keputusan strategis.

“Kita menggunakan AI untuk tugas-tugas yang bersifat operasional. Namun, dalam perancangan model kesehatan finansial dan diplomasi pembiayaan, peran manusia tetap tidak tergantikan,” ujar Joanne.

Senada dengan itu, Founder dan CEO AI Academy Asia, Bolor-Erdene Battsengel, menekankan pentingnya literasi digital sejak dini.

“Salah satu alasan kita perlu mengajarkan anak-anak tentang AI adalah agar mereka memahami bahwa teknologi adalah alat, bukan pembuat keputusan hidup,” katanya.

 

Editorial Team