PP TUNAS Berlaku 28 Maret, Akses Medsos 70 Juta Anak Dibatasi

Implementasi PP TUNAS dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta pada Rabu (11/3). Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memastikan kebijakan pembatasan medsos bagi anak dapat diterapkan secara efektif.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa regulasi tersebut menjadi bagian dari gerakan nasional dalam melindungi anak di ruang digital.

“Implementasi PP TUNAS memerlukan kolaborasi semua pihak untuk memastikan upaya pelindungan anak di ruang digital, sesuai dengan semangat dari Bapak Presiden, bisa dijalankan dengan lebih efektif,” kata Meutya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan ini, Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan enam indikator untuk menilai tingkat risiko platform digital bagi anak.

Jika suatu platform memenuhi salah satu indikator tersebut, maka aksesnya dapat dibatasi bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Berikut indikator yang digunakan pemerintah:

1. Potensi anak berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal

2. Paparan konten berbahaya bagi anak

3. Eksploitasi anak sebagai konsumen

4. Risiko kebocoran data pribadi

5. Potensi kecanduan akibat algoritma platform digital

6. Risiko gangguan kesehatan psikologis dan fisiologis pada anak

Meutya menjelaskan bahwa indikator tersebut digunakan untuk memastikan platform digital dapat dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya terhadap anak.

“Kita perlu memastikan bahwa anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan digital yang aman, sehat, dan juga mendukung perkembangan mereka,” ujarnya.

Implementasi kebijakan ini diperkirakan berdampak pada jumlah pengguna yang sangat besar. Berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar 82 juta anak di Indonesia berusia di bawah 16 tahun.

Jika batas usia akses medsos ditetapkan pada usia 16 tahun, maka sekitar 70 juta anak akan terdampak kebijakan tersebut.

Menurut Meutya, skala tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah anak terbesar yang menerapkan kebijakan perlindungan digital semacam ini.

“Indonesia menjadi negara pertama dengan skala yang sangat besar dalam menerapkan kebijakan pelindungan anak di ruang digital dengan sekitar 70 juta anak di bawah usia 16 tahun,” jelasnya.

Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang direvisi pada 2024.

Dalam implementasinya, pemerintah juga melibatkan pemerintah daerah serta sektor pendidikan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memasukkan program perlindungan anak dari dampak negatif ruang digital ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Dengan 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten, pelibatan pemerintah daerah menjadi keharusan. Program ini perlu masuk dalam perencanaan daerah, baik RPJMD, rencana strategis, maupun APBD,” ujar Tito.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai menerapkan pendekatan pengelolaan penggunaan gawai di sekolah melalui konsep 3S, yakni screen time, screen break, dan screen zone.

“Menerapkan prinsip screen time untuk membatasi penggunaan gawai, screen break untuk membiasakan anak beristirahat dari layar, dan screen zone untuk mengatur area di sekolah yang boleh atau tidak boleh menggunakan gawai,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

Selain regulasi formal, pemerintah juga mendorong peran keluarga dalam membangun kebiasaan digital yang lebih sehat.

Meutya Hafid mengajak orang tua memanfaatkan momentum libur Lebaran untuk memperkuat interaksi langsung dengan anak dan mengurangi penggunaan gawai.

“Gunakan momen liburan dan mudik ini untuk sebanyak-banyaknya menghabiskan waktu bersama keluarga. Gadgetnya bisa dimatikan dulu atau setidaknya dikurangi,” ujarnya dalam kesempatan yang berbeda di hari yang sama.

Ia juga mengingatkan bahwa keluarga dapat mulai mempersiapkan anak untuk mengurangi ketergantungan pada medsos sebelum aturan tersebut berlaku.

“Untuk anak-anak di bawah 16 tahun, kita juga sedang menuju implementasi kebijakan yang akan efektif pada 28 Maret nanti. Sejak sekarang mungkin bisa mulai berlatih perlahan-lahan keluar dari media sosial dengan bimbingan orang tua,” kata Meutya.

Implementasi PP TUNAS dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 28 Maret 2026, tepat satu tahun setelah regulasi tersebut ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Maret 2025.