Kominfo Klaim Telah Blokir Ratusan Ribu Situs Judi Online Sejak 2018

Meski demikian, Kominfo menyatakan upaya penanganan judi online masih menemui sejumlah tantangan. Misalnya, situs judi online diproduksi ulang dengan penamaan domain yang mirip atau menggunakan IP Addres. Lalu, penawaran judi kerap dilakukan melalui pesan personal sehingga tidak dapat diawasi oleh Kominfo.

Itu belum termasuk tantangan penegakan hukum atas kegiatan perjudian yang diatur secara berbeda di tiap negara. 

“Tantangan tersebut menekankan bahwa upaya pemberantasan judi online perlu dilakukan oleh seluruh elemen baik pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri,” ujar Semuel.  

Bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam upaya pemberantasan konten judi ini, kata Samuel, Kominfo membuka kanal aduan melalui https://aduankonten.id/  dan pengaduan nomor melalui aduan penyalahgunaan jasa telekomunikasi ke akun Twitter @aduanPPI milik Kominfo.

Pemutusan akses bukan menjadi satu-satunya solusi penuntasan judi online oleh pemerintah. Kominfo juga mendorong peningkatan literasi digital masyarakat melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital. Hal itu bertujuan membentengi masyarakat dari pelbagai konten negatif, termasuk perjudian daring.

Menurutnya, program tersebut dilakukan bersama para pemangku kepentingan terkait baik dari komunitas masyarakat sipil, pelaku industri, media, akademisi, instansi pemerintahan, dan lembaga terkait lainnya.

“Kominfo turut mendukung upaya penegakan hukum atas pelaku judi online dan siap untuk bekerja sama dalam upaya pemberantasan berbagai macam konten negatif di internet yang dilakukan pihak kepolisian,” kata Semuel.

Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE disebutkan pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Lalu, Pasal 303 bis KUHP mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak Rp10 juta.