Situs Kepresidenan Belum Bayar Domain, Pengamat: Ini Sangat Memalukan!

Bukan sekedar harga domain, Pratama menilai masalah ini menjadi serius karena murni kurangnya kesadaran pada penjagaan aset digital Presiden Republik Indonesia. Ia pun meragukan adanya pengecekan berkala pada situs tersebut, sehingga domain yang kedaluwarsa saja tidak diketahui dan bisa terlewat begitu saja masa pembayarannya.

“Bayangkan saja akibat kurang pengecekan nantinya situs diretas dan diposting oleh peretas berbagai hal yang tidak sesuai, tentu akan mengundang polemik lebih jauh,” kata Pratama.

Pratama menegaskan bahwa aset digital harus menjadi perhatian dan prioritas tim kepresidenan dan sekretariat negara. Bila ada tindakan ilegal atau ada peretasan terhadap aset digital Presiden dan Wakil Presiden, jelas akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Sekretariat negara dan tim kepresidenan disarankan segera menginventarisasi aset digital apa saja yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden. Berikutnya lakukan pengecekan secara menyeluruh dan detail.

“Selain itu, cek siapa saja admin dan email yang dipakai, ini terkait pengamanan aset digital yang dimiliki, jadi tidak hanya website tapi juga media sosial,” ujarnya.

Hal ini perlu segera dilakukan berkenaan dengan kredibilitas keamanan aset digital negara. “Tentu sebagian dari kita akan bertanya-tanya, kalau soal pembayaran domain saya bisa terlewat lalu bagaimana dengan urusan pengamanan sibernya?” ungkapnya.