Amerika Soroti Penggunaan QRIS & GPN di Indonesia
Intinya sih...
AS kritik aturan switching domestik GPN BI, batasi kepemilikan asing 20% perusahaan yang ingin berpartisipasi di NPG.
QRIS juga jadi sorotan. Perusahaan AS khawatir tidak diberi informasi dan kesempatan untuk menyampaikan pandangan.
Peraturan baru sistem pembayaran BI batasi kepemilikan asing di perusahaan layanan pembayaran non bank hingga 85%.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menyoroti kebijakan sistem pembayaran digital Indonesia yang diatur oleh Bank Indonesia (BI), terutama terkait Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Hal ini tertuang dalam laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) pada akhir Februari 2025 lalu. Amerika Serikat menyoroti Peraturan BI No. 19/08/2017 tentang GPN mewajibkan seluruh debit ritel domestik dan transaksi kredit yang akan diproses melalui lembaga switching NPG, yang mana berlokasi di Indonesia dan memiliki izin oleh BI.