Amerika Soroti Penggunaan QRIS & GPN di Indonesia

USTR mengkritik peraturan BI tersebut membatasi perusahaan asing yang masuk ke Indonesia. Pasalnya, perusahaan asing perlu menjalin kerja sama dengan operator switch GPN Indonesia yang berlisensi bila melakukan pemrosesan transaksi ritel domestik.

“Peraturan ini memberlakukan pembatasan kepemilikan asing sebesar 20% pada perusahaan yang ingin memperoleh pengalihan lisensi untuk berpartisipasi dalam NPG, melarang penyediaan layanan pembayaran elektronik lintas batas untuk transaksi debit dan kartu kredit ritel domestik,” terang USTR, Senin (21/4/2025).

USTR mencatat bahwa persetujuan dari BI terhadap kerja sama ini bergantung pada seberapa besar perusahaan asing berkontribusi terhadap pengembangan industri nasional, termasuk melalui transfer teknologi.

Peraturan BI No. 21/2019 yang menetapkan QRIS sebagai standar nasional pembayaran berbasis QR juga menjadi sorotan.

USTR menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank-bank, mengungkapkan kekhawatiranya. Selama proses pembuatan kebijakan kode QR BI, para pemangku kepentingan internasional tidak diberi informasi mengenai sifat perubahan potensial tersebut.

Bahkan, mereka tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan terkait sistem tersebut. Ini termasuk pandangan bahwa sistem bisa dirancang agar dapat berinteraksi secara lebih lancar dengan sistem pembayaran yang sudah ada.

USTR juga membahas Peraturan BI No. 22/23/PBI/2020 yang berlaku sejak Juli 2021 dalam rangka implementasi Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Regulasi ini mengelompokkan sistem pembayaran berdasarkan risiko dan menetapkan skema perizinan baru.

Aturan ini membatasi kepemilikan asing di perusahaan layanan pembayaran nonbank (front-end) hingga 85%, dengan batasan maksimum 49% untuk saham dengan hak suara. Sementara itu, perusahaan infrastruktur sistem pembayaran (back-end) tetap dibatasi 20% untuk kepemilikan asing.

USTR menyebutkan bahwa terdapat kekhawatiran terkait minimnya konsultasi yang dilakukan sebelum aturan diberlakukan.

Dalam laporan tersebut juga disebutkan, pada Mei 2023, BI mewajibkan pemrosesan kartu kredit pemerintah dilakukan melalui GPN. BI juga memberlakukan ketentuan wajib penggunaan serta penerbitan kartu kredit untuk pemerintah daerah.

“Perusahaan pembayaran AS khawatir kebijakan baru ini akan membatasi akses terhadap penggunaan opsi pembayaran elektronik AS,” ungkap USTR.

Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan BI dan OJK untuk merespons kekhawatiran pemerintah AS.

“Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan BI, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika,” ujar Airlangga dalam konferensi pers yang digelar secara daring.

Meski begitu, Airlangga tidak merinci langkah lanjutan apa yang akan diambil oleh pemerintah. Hingga kini, BI belum memberikan pernyataan resmi terkait respons terhadap laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 milik AS.