Jakarta, FORTUNE – Penyelesaian proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB) terancam mundur. Hal ini salah satunya ditenggarai persoalan pembiayaan yang tersendat dan faktor keuangan yang makin menipis.
“Karena cash flow dari KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China) akan bertahan mungkin sampai September, sehingga kalau ini belum turun maka cost over run ini yang harapannya selesai Juni 2023 ini akan terancam mundur,” ujar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI), Didiek Hartantyo dalam Rapat Dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (6/7).
Didiek mengatakan, kendala keuangan ini sudah terjadi sejak 2017. Pengerjaan proyek semakin molor karena persoalan pembebasan tanah pada 2019. “Saat itu lahkami di KAI diminta masuk, namun baru dengan keluarnya Perpres 93 Tahun 2021 KAI betul-betul jadi lead sponsor KCIC,” katanya.
Pembengkakan biaya yang terjadi
Molornya proyek KCJB, kata Didiek, menyebabkan biaya projek pembangunan membengkak. Semula, proyek KCJB diperkirakan hanya menelan biaya pembangunan US$6 miliar, namun pada perkembangannya ada potensi kenaikan biaya cukup signifikan hingga US$1,9 miliar.
“Ini awalnya dari pembebasan lahan, yang besar dari EPC (enginering, procurement, construction) US$600 juta sampai US$1,2 juta, relokasi jalur utilisasi dan biaya financing cost. Kemudian biaya head office dan operasi,” urai Didiek.
Biaya EPC mengalami kenaikan antara US$0,6-1,2 miliar, kemudian pembebasan lahan naik sebesar US$0,1-0,3 miliar, sementara biaya head office dan pra operasi mengalami kenaikan US$0,5-0,2 miliar.
Kemudian, biaya kotijensi dan financing cost masing-masing naik US$0,2 miliar, dan biaya lainnya naik hingga US$0,05 miliar.
PMN diharapkan segera cair
PT KAI termasuk salah satu BUMN yang mendapat persetujuan Penyertaan Modal Negara (PMN). Didiek berharap suntikan dana segar ini bisa segera cair untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan KCJB.
“Ini yang kemarin kami tayangkan pada saat RDP di komisi VI dan disampaikan Menteri BUMN. Kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan diberikan support. Apabila ini tidak cair di 2022, maka penyelesaian kereta cepat ini akan terlambat juga,” kata Didiek kepada Komisi V DPR RI.
Diketahui, Komisi VI DPR RI menyetujui usulan PMN 2023 kepada 10 BUMN yang mencapai total Rp73,26 triliun. Adapun PT KAI memperoleh bagian modal Rp4,1 triliun dan dana tersebut rencananya memang akan digunakan untuk menutupi pembengkakan biaya KCIC, terutama dalam proyek KCJB.
Protes iringi persetujuan PMN untuk KAI
Pemberian PMN Rp4,1 triliun untuk PT KAI, sempat menuai protes. Juru bicara Fraksi PKS, Amin AK, meminta Komisi VI untuk menunda PMN bagi PT KAI yang ditujukan pada penugasan setoran modal porsi Indonesia untuk KCJB.
“Kami dari awal menolak proyek ini dibiayai APBN karena bukan infrastruktur dasar. Tambah lagi saat ini sudah ada cost overrun," katanya dalam RDP terkait PMN dan BUMN, Senin (4/7).
Sementara itu, fraksi Partai Gerindra menyetujui PMN tersebut namun dengan adanya catatan. “BPKP menemukan cost over run sebesar Rp16,8 triliun pada proyek KCJB berdasarkan review Maret 2022. Kami mendukung PMN yang diajukan PT KAI, namun catatan dan permintaan kami agar pencairannya dilakukan setelah hasil audit investigasi BPKP selesai dilakukan,” kata juru bicara Fraksi Gerindra, Muhammad Husein Fadlulloh, pada RDP tersebut.
