Indonesia Masih Bergantung pada Cina untuk Komponen Baterai 'EV'

Jakarta, FORTUNE - Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID, Dany Amrul Ichdan, mengatakan Indonesia masih akan bergantung pada Cina untuk bahan baku baterai kendaraan listrik (EV Battery).

Pasalnya, selain nikel yang mendominasi komponen baterai EV, 20 persen bahan baku lainnya tidak ada di Indonesia. Salah satunya lithium hidroksida.

"Itu kebutuhannya sekitar 70 ribu ton per tahun yang selama ini impor dari Cina, Chile dan Australia, dan smeltingnya, proses pengolahannya ada di China," ujarnya dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII, DPR, Senin (19/9).

Kemudian, ada pula material graphene yang juga tidak diproduksi di dalam negeri. "Itu 44 ribu ton per tahun yang diimpor dari Cina, Brazil dan Mozambik," tuturnya.

Lalu, ada material berupa mangan sulphate dan cobalt sulphate yang besarnya masing-masing 12 ribu ton per tahun. Keduanya, ujar Dany, juga masih diimpor hingga saat ini.

Untuk itu, ke depan IBC akan dibentuk sebagai investment company. Tujuannya, agar perseroan dapat bergerak lebih lincah dalam melakukan aksi-aksi korporasi.

"Jadi, 20 persen selain nikel itu masih impor. Karenanya, ke depan perlu menyusun roadmap kemandirian agar tidak tergantung pada produk impor yang 20 persen jumlahnya apakah kita lakukan aksi korporasi ataukah seperti apa. Ini IBC (Indonesia Battery Corporation) sedang menyusun roadmapnya," jelasnya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk, Nico Kanter, meminta dukungan dari Komisi VII DPR agar tarif impor untuk lithium bisa murah. Dus, harga baterai kendaraan listrik yang dihasilkan IBC bisa kompetitif.

"Jadi, bapak tadi sampaikan bagaimana bisa dibantu oleh Komisi VII. Kebijakan yang akan dibantu adalah bagaimana kita bisa menciptakan supaya kebijakan untuk impor lithium itu tidak diberikan, dikenakan, misalnya tarif yang tinggi," katanya.

Ia pun menjelaskan, secara umum pabrik baterai kendaraan listrik memiliki ketergantungan rantai pasok. Ia pun mencontohkan pada pabrik baterai kendaraan listrik yang ada di Polandia dan Amerika Serikat (AS).

"Enggak pernah ada itu akan ciptakan atau semua dihasilkan negara terkait, termasuk Indonesia," ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama IBC, Toto Nugroho, mengatakan pemerintah perlu memulai langkah pengamanan pasokan lithium demi keberlangsungan industri baterai kendaraan listrik dalam negeri.

Pasalnya, sumber daya mineral tersebut akan menjadi rebutan berbagai negara pada masa mendatang. Karena itu, jika memungkinkan, pihaknya perlu melakukan akuisisi tambang lithium di luar negeri. 

"Kita harus mengamankan atau juga bersiap-siap mencari kalau memang memungkinkan misalkan tambang di luar litihum kita akuisisi," ujarnya dalam rapat kerja di Komisi VI DPR, Senin (13/9).

Indonesia hingga saat ini belum menemukan cadangan lithium yang bisa ditambang di dalam negeri. "Ini mungkin yang perlu dorongan karena ESDM sudah memetakan belum ada kandungan lithium yang signifikan di Indonesia. Kalau nanti eksplorasi itu dilakukan, mungkin bisa saja. Tapi sampai saat ini belum ada yang menemukan reserve," katanya.

Di luar itu, IBC juga terus melakukan riset dan pengembangan untuk mendapatkan baterai yang tidak memerlukan bahan baku impor seperti lithium dan graphene.

"Bagi kami yang paling benar ke depan bagaimana kita mengembangkan teknologi baterai yang tidak tergantung terhadap bahan-bahan impor ini, dan ini yang sedang dilakukan riset bagaimana kita tidak terlalu tergantung dengan lithiumnya ataupun tadi dari segi graphenenya," jelas Toto.

Kemudian, perusahaannya juga tengah mengkaji potensi bahan baku lithium baterai dari brine sludge panas bumi. "Kemarin sempat kita coba kaji jadi dari geotermal. Itu sebenarnya ada potensi brine-nya Kami kaji dulu karena terkait jumlah dan biaya produksi. Kalau itu bisa menyelesaikan brine geotermal itu sangat membantu Indonesia," ujarnya.