Menkes Jelaskan Peluang Investasi Sektor Kesehatan RI

Budi menyatakan bahwa Indonesia dengan sekitar 270 juta pernduduk harus memiliki sentra produksi vaksin dan obat Covid-19. ”Bagaimana kalau kita tidak punya fasilitas produksi? saat terjadi krisis seperti pandemi Covid-19, atau lockdown seperti di Cina, kita sudah bisa produksi sendiri,” katanya.

Pada bulan April, kata Budi, Indonesia sudah mulai memproduksi Molnupiravir dan obat-obatan Merck. Investasi dibutuhkan dalam hal ini untuk membangun berbagai fasilitas ini. “Kemudian, saat dulu memulai vaksin, Indonesia belum memproduksi vaksin ini. Namun, pada tahun mendatang vaksin ini akan kita produksi sendiri,” ucapnya.

Budi mengungkapkan, kebutuhan suntikan di Indonesia mencapai 16 miliar. Namun, kemampuan produksi Indonesia baru mencapai 6 juta. “Jadi dengan bantuan perusahaan, investor, WHO, dan lainnya, mereka bisa meningkatkan kapasitas produksinya,” tuturnya.

Menkes mengakui bahwa sektor kesehatan adalah industri dengan pendanaan yang tidak berkelanjutan. Hampir di setiap negara ASEAN, biaya kesehatan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan GDP. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik dibutuhkan agar hasil dari investasi bisa terlihat jelas.

“Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita ingin menggabungkan manfaat BPJS dengan asuransi swasta, ini belum terjadi dan saya akan mengupayakannya. Saya ingin memastikan bahwa kita fokus pada preventif, bukan hanya kuratif," kata Budi. 

Pihaknya juga akan fokus pada pembelajaran terkait penyakit-penyakit paling kritis serta melakukan audit medis setiap tahunnya. 

Pencegahan adalah salah satu strategi reformasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Menurut Menteri Budi, sekitar 80 persen anggaran di Kemenkes telah dikeluarkan untuk kepentingan pencegahan.

“Sebagus apapun sebuah rumah sakit yang akan Anda kunjungi, saya lebih memilih berada di rumah. Berfokus pada pengembangan orang-orang yang sehat daripada merawat orang-orang yang sakit, itulah tujuan dari Kementerian Kesehatan,” ucapnya.

Untuk itu, menurut Budi, perlu adanya reformasi pada layanan kesehatan di Indonesia. Seharusnya Kementerian Kesehatan mengelola dan menjaga kesehatan warga negara, bukannya hanya menangani orang sakit. Hal ini terkait dengan ketahanan nasional juga, terutama di saat pandemi seperti saat ini.