Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
Install

Kementerian ESDM Alihkan 137,1 Hektare Bekas Tambang Kepada Kopassus

2 min read
Kementerian ESDM Alihkan 137,1 Hektare Bekas Tambang Kepada Kopassus
Kementerian ESDM Serahkan 137 hektar lahan eks tambangan ekpada Kemhan
  • ESDM mengalihkan penggunaan 102 bidang tanah bekas tambang batu bara seluas 137,1 hektare kepada Kemhan.

  • Aset senilai Rp70,68 miliar tersebut berstatus BMN dan berada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

  • Pengelolaan tanah selanjutnya menjadi tanggung jawab Kemhan untuk menunjang operasional Kopassus.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalihkan status penggunaan 102 bidang tanah bekas aset pertambangan batu bara seluas 137,1 hektare di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk mendukung operasional Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Aset tersebut berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Multi Harapan Utama (MHU), dengan total nilai perolehan Rp70,68 miliar dan telah berstatus Barang Milik Negara (BMN).

Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM, Rakhmawati mengatakan, pengalihan aset tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan pertahanan negara.

Menurut dia, aset negara tidak hanya bermanfaat bagi sektor energi dan sumber daya mineral tetapi juga bisa mendukung kepentingan strategis nasional.

Setelah proses serah terima, pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut menjadi tanggung jawab Kemhan, dan Kopassus.

"Kami berharap alih status penggunaan BMN ini dapat memperkuat operasional TNI dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia," kata Rakhmawati, dalam keterangan resminya, dikutip Senin (9/11).

Rakhmawati mengungkapkan, penyerahan aset ini diharapkan mampu memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara Kementerian ESDM dan Kemhan, sekaligus memastikan BMN yang diserahkan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tugas Kopassus.

Pengalihan status penggunaannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/MK/KN/2026 tanggal 26 Agustus 2026.

Presiden Direktur PT Multi Harapan Utama (MHU), Kemal Djamil Siregar, mengatakan tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada kegiatan operasional pertambangan. Dia meyakini Aset yang berasal dari kegiatan usaha tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas ketika dioptimalkan untuk kepentingan.

"Kami berharap lahan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan, khususnya Grup 4 Kopassus," ujar Kemal.

    Related Articles

    See More