Erick Thohir dan Indikasi Korupsi Utang Krakatau Steel

Jakarta, FORTUNE - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, kembali menyoroti kondisi utang perusahaan pelat merah. Setelah menduga ada indikasi korupsi pada utang Holding Perkebunan Nusantara, kali ini Erick mensinyalir kasus serupa juga terjadi pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Dalam acara Talkshow Bangkit Bareng pada Selasa (28/9), Erick menyinggung perihal utang Krakatau Steel yang mencapai US$2 miliar. Menurutnya, besarnya utang perusahaan baja itu akibat investasi senilai US$850 juta untuk proyek blast furnace atau peleburan bijih besi yang justru kini mangkrak.

“Nah ini kan hal-hal yang tidak bagus. Pasti ada indikasi korupsi. dan kami akan kejar siapa pun yang merugikan,” kata Erick.

Meski menduga ada indikasi korupsi pada utang Krakatau Steel, tapi Erick tak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia juga tak menyebutkan soal perkembangan proyek investasi terbengkalai dimaksud.

Lantas, bagaimana sebenarnya kondisi utang Krakatau Steel? Mengutip laporan keuangan terakhir, Krakatau Steel pada semester pertama tahun ini tercatat memiliki total liabilitas atau utang mencapai US$3,18 miliar atau sekitar Rp46,13 triliun. Jumlah tersebut meningkat 11,5 persen dari periode sama pada 2020 (year-on-year/yoy) sebesar US$2,85 miliar.

Jika dilihat dalam jangka panjang, setidaknya sejak 2016 utang Krakatau Steel terus meningkat. Pada 2016, misalnya, utang BUMN ini baru mencapai US$2,10 miliar, tapi pada 2020 sudah mencapai US$3,04 miliiar.

Lonjakan utang tertinggi Krakatau Steel terjadi pada 2018. Pertumbuhannya 22,0 persen menjadi US$2,76 miliar. Secara rata-rata dalam kurun 2016-2020, utang perusahaan ini naik 9,9 persen.

Sebagian besar utang perusahaan per Juni 2021, atau sekitar 64,5 persen, merupakan pinjaman kepada perbankan baik jangka pendek maupun jangka panjang senilai US$2,05 miliar. Dari jumlah tersebut, US$1,62 miliar merupakan total pinjaman kepada gabungan 10 bank, baik bank negara atau swasta. Krakatau Steel juga tercatat memiliki pinjaman kepada bank asing Commerzbank dan Aka mencapai US$192,88 juta.

Meski mencatatkan peningkatan beban utang, perusahaan dengan kode emiten KRAS ini terlihat tengah memiliki kinerja yang baik. Pendapatan perusahaan ini di periode yang sama tumbuh signifikan 90,9 persen menjadi US$1,06 miliar. Laba perusahaan juga meningkat hingga 619,6 persen menjadi US$32,47 juta.

Direktur Utama, Silmy Karim, dalam keterangan pers di Jakarta Rabu (29/9), mengatakan salah satu penyebab peningkatan utang dalam beberapa tahun terakhir adalah pengeluaran investasi yang belum menghasilkan sesuai rencana perusahaan. Meski begitu, lanjutnya, manajemen pada Januari 2020 telah berupaya merestrukturisasi utang demi memperbaiki kinerja keuangan.

Silmy mengatakan, perihal proyek blast furnace yang disinggung Menteri BUMN, proyek itu sebenarnya telah diinisiasi sejak 2008 dan memasuki masa konstruksi pada 2018. Dia berkata, pada saat itu dirinya belum bergabung di Krakatau Steel.

“Manajemen saat ini sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif,” kata Silmy Karim dalam keterangannya.

Silmy menyebut, saat ini perusahaan sudah memiliki dua calon mitra strategis dalam proyek itu. Bahkan, kata dia, satu calon mitra tersebut telah menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) dengan Krakatau Steel. Sedangkan, satu mitra lainnya telah menyampaikan surat minat untuk bekerja sama.

Dia menambahkan, sejak Agustus 2020, perusahaan juga sudah melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui penerapan ISO 37001:2016. Menurutnya, penerapan tersebut juga sudah bisa diintegrasikan dengan sistem manajemen perusahaan saat ini.

“Kaitan adanya indikasi penyimpangan atau korupsi di masa lalu tentu menjadi perhatian manajemen. Fokus saya ketika bergabung adalah mencarikan solusi dan melihat ke depan agar Krakatau Steel bisa selamat terlebih dahulu,” katanya.