Meski karier politiknya cukup cemerlang, kebijakannya tidak luput dari kontroversi. Salah satunya kebijakan pada pemberontakan di wilayah selatan yang mayoritasnya muslim dan program melawan narkoba yang menyebabkan ribuan kematian.
Thaksin juga mendapat kritik dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Masa pemerintahan menjadi sorotan, terutama di kalangan elit dan media.
Awal kemerosotan karier politik Thaksin dimulai pada tahun 2006. Saat itu, ia digulingkan dalam sebuah kudeta militer. Thaksin turun dari jabatannya atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Di tahun 2008, Thaksin dinyatakan bersalah atas dugaan tersebut. Setelah itu, ia tinggal di pengasihan selama 15 tahun untuk menghindari tuntutan hukum pada tuduhan korupsi.
Ia sempat menetap pada beberapa negara seperti Inggris dan Uni Emirat Arab.
Meskipun hidup dalam pengasingan, Thaksin tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam politik Thailand lewat partainya dan anggota keluarganya yang terlibat dalam pemerintahan.
Di tahun 2023, ia kembali ke Thailand dan menjalani hukuman penjara. Thaksin akhirnya mendapatkan pengampunan pada 2024.
Sosok Thaksin tetap menjadi salah satu figur politik dengan dinamika dan kontroversial di politik Thailand. Profil Thaksin Shinawatra sebagai mantan Perdana Menteri Thailand memperlihatkan jejak karier politiknya yang kompleks.
Hal tersebut yang membuatnya menjadi sorotan di kancah politik internasional dan menimbulkan berbagai tanggapan, terutama setelah pengangkatannya sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara.