Apa itu Burden Sharing? Ini Pengertian dan Skemanya

Pembagian beban atau burden sharing adalah skema pembagian beban secara adil dan merata yang menekankan pada keadilan sosial. Skema ini menjadi solusi atas permasalahan atau krisis bersama. 

Dalam konteks ekonomi makro, burden sharing dipahami sebagai kerja sama antara pemerintah, bank sentral, atau lembaga lain untuk menghadapi situasi mendesak seperti krisis ekonomi. Sinergi tersebut kerap dilakukan untuk berbagai beban finansial dan tanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Skema burden sharing pernah dilakukan di Indonesia saat pandemi Covid-19. Saat itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) melakukan burden sharing untuk menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Pembagian beban dibagi menjadi dua kategori, yaitu public goods dan non-public goods. Pembiayaan public goods mencakup hajat hidup orang baik, sedangkan non-public goods meliputi pemulihan ekonomi dan dunia usaha.

Beban pembiayaan public goods ditanggung seluruhnya oleh BI melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan mekanisme private placement dengan tingkat kupon sebesar BI reverse repo rate. Artinya, BI akan mengembalikan bunga yang diterima kepada pemerintah secara penuh.

Di sisi lain, pembiayaan non-public goods untuk UMKM dan korporasi non-UMKM ditanggung oleh pemerintah lewat penjualan SBN pada pasar. BI berkontribusi sebesar selisih bunga pasar dengan BI reverse repo rate 3 bulan dikurangi 1 persen.

Prinsip burden sharing yang dilakukan dengan bertanggung jawab, baik dari sisi kebijakan ekonomi makro dan mekanisme.

Melalui apa itu burden sharing dan skemanya, mekanisme ini bisa diandalkan negara untuk mengatasi krisis ekonomi dengan kerja sama strategi antara bank sentral dan pemerintah. Penerapannya juga membawa dampak bagi kondisi ekonomi nasional.

Berikut beberapa dampak burden sharing yang bisa terjadi:

Dampak positif

1. Mengurangi beban pembiayaan

   Skema burden sharing bermanfaat mengurangi beban pembiayaan dengan saling membagi beban. Pasalnya, masing-masing pihak menanggung setengah beban bunga sehingga tidak terasa memberatkan. 

2. Penerbitan SBN pemerintah terserap lebih baik

   Pembagian beban juga bisa meningkatkan penyerapan SBN pemerintah. Bank sentral bisa membeli SBN di pasar sekunder.

3. Mendukung pembiayaan program penting

   Pembiayaan program prioritas pemerintah juga ikut terbantu dengan penambahan likuiditas melalui penerbitan SBN oleh pemerintah dapat diserap oleh BI melalui pembelian dari pasar sekunder. 

Dampak negatif

1. Risiko independensi bank sentral

   Tidak sedikit pengamat dan pakar khawatir skema burden sharing bisa memengaruhi independensi dan kredibilitas bank sentral. Jika pasar menilai bank sentral terlalu condong ke pemerintah, kepercayaan investor bisa terganggu.

2. Potensi inflasi meningkat

   Pelaksanaan skema burden sharing yang tidak bertanggung jawab dan dilakukan dalam jangka panjang bisa berdampak negatif. Fenomena debt monetization bisa terjadi dan bisa berujung pada inflasi dan nilai tukar yang tidak terkendali.

3. Moral hazard

   Potensi ketergantungan pemerintah pada bank sentral bisa meningkatkan risiko moral hazard. Dalam hal ini, disiplin fiskal bisa melemah dan mengurangi minta investor.

Mekanisme burden sharing kembali dilakukan pemerintah di tahun 2025. Melalui skema burden sharing, BI dan Kemenkeu sepakat untuk membagi beban bunga untuk membiayai program perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.

Kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Bersama (KB) tentang Tambahan Bunga dalam Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah terkait Astra Cita.

Kedua lembaga keuangan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan burden sharing dilakukan secara transparan, akuntabel, dan menekankan pada prinsip kehati-hatian. Tujuannya untuk menjaga disiplin dan integritas pasar.

Dalam skema yang disepakati, pembagian beban bunga dilakukan pada SBN yang diterbitkan pemerintah untuk mendanai program tersebut. Biaya akan dibagi rata atas realisasi alokasi anggaran setelah dikurangi imbal hasil dari penempatan pemerintah di lembaga keuangan domestik.

Tambahan bunga diberikan oleh BI pada rekening pemerintah di bank sentral. Hal tersebut sejalan dengan peran BI sebagai pemegang kas pemerintah. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan dan meringankan beban masyarakat dalam jangka panjang.

Demikian informasi mengenai apa itu burden sharing dalam dinamika perekonomian Indonesia. Semoga bermanfaat!

1. Apakah burden sharing memengaruhi independensi bank sentral?

   Burden sharing bisa dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan kesepakatan bersama dalam krisis. Tujuannya bukan untuk menghilangkan independensi bank sentral, tetapi untuk menangani krisis secara efektif.

2. Apakah burden sharing bisa menyebabkan inflasi?

   Potensinya ada, terutama apabila dilakukan secara berlebihan atau terus-menerus. Maka dari itu, penting untuk menerapkan skema burden sharing secara terbatas, transparan, dan dalam kerangka kebijakan makro yang terkoordinasi.

3. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui bahwa burden sharing tidak disalahgunakan?

   Melalui transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah dan bank sentral harus melaporkan secara terbuka kepada publik dan lembaga pengawas mengenai tujuan, mekanisme, dan dampak. Publik bisa memantau lewat media dan laporan resmi.