Comscore Tracker
FINANCE

Pengamat: RI Butuh Pinjaman Bunga Rendah Guna Percepat Transisi Energi

Khususnya untuk pembiayaan yang murah dan bertenor panjang.

Pengamat: RI Butuh Pinjaman Bunga Rendah Guna Percepat Transisi EnergiIlustrasi pembiayaan energi. (Pixabay/PauloVSjr)

by Bayu Pratomo Herjuno Satito

Jakarta, FORTUNE – Pengamat energi sekaligus Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan pinjaman konvensional murah dengan bunga rendah untuk mempercepat transisi energi. Hal ini sejalan dengan target pemerintah mempercepat dekarbonisasi dan mencapai target bebas emisi karbon pada 2050. 

“Jadi, (pinjaman) yang memiliki bunganya rendah (seperti Jepang), sekitar 2-2,5 persen. Kemudian tenornya panjang, bisa 25 tahun. Nah, ini bisa membuat harga energi kita jadi lebih murah nantinya,” ujar Fabby saat dihubungi Fortune Indonesia, Kamis (17/2).

Dilihat dari lini sistem energi, pendanaan ini juga bisa didapatkan dari ekuitas sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi, seperti PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau Pertamina.

“Yang harus dipahami, ini sifatnya investasi dan kita butuh pembiayaan murah,” katanya menjelaskan.

Pekerjaan besar yang dilakukan PLN

Fabby mengungkapkan bahwa pinjaman yang diajukan harus bersifat konvensional. Dia mencontohkan PLN yang harus mengeluarkan investasi untuk mengembangkan pembangkit listrik menggunakan energi terbarukan, sementara sejumlah pembangkit listrik tenaga fosil juga harus segera dinonaktifkan.

Padahal, kapasitas pendanaan PLN saat ini cukup rendah. “Jadi, kalau sampai 2025 paling tidak ada pembiayaan konvensional bagi PLN, katakan US$2,5 miliar per tahun. Berarti 3 tahun, paling tidak ada pembiayaan konvensional US$7,5 sampai US$10 miliar bagi PLN yang dialokasikan bagi mereka untuk berinvestasi dengan cepat. Nah, itu sudah sangat membantu,” kata Fabby.

Kebutuhan investasi

Menurut Fabby, diperlukan investasi dan dana besar dalam membangun sistem energi Tanah Air. Untuk mencapai target dekarbonisasi di tahun 2050, IESR menghitung adanya kebutuhan investasi US$20-25 miliar per tahun menuju 2030.

“Biaya ini untuk menambah pembangkit energi terbarukan; penguatan jaringan interkoneksi, baik transmisi dan distribusi; interkoneksi antarpulau; modernisasi grid; penambahan storage system seiring meningkatnya variabel-variabel energi,” ucap Fabby.

Investasi ini didapat dari berbagai pengalihan investasi di sektor energi yang selama ini dialokasikan untuk energi fosil. “Jadi sebagian besar itu sifatnya investasi,” katanya.

Posisi tawar Indonesia

Guru Besar Sistem Tenaga Listrik dari Universitas Kristen Indonesia, Prof. Atmonobudi Soebagio, mengatkan, Indonesia bisa menentukan besarnya bantuan pembiayaan transisi energi yang diperlukan, termasuk lama waktu pengembalian. 

“Semakin besar kemampuan Indonesia utk mengembalikan pinjaman dari segi besarnya pinjaman maupun lamanya, maka posisi Indonesia akan kuat,” katanya saat dihubungi Fortune Indonesia, Kamis (17/2).

Menurutnya, saat pandemi ini banyak negara yang mencari peminjam karena kelesuan ekonomi dalam negeri. Sedangkan, dunia internasional menilai Indonesia cukup baik dalam menangani pandemi Covid-19.

“Dengan prestasi ini, posisi tawar Indonesia kuat, karena dampak pandemi tidak berpengaruh besar terhadap kemampuan finansial Indonesia, khususnya dalam proses pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.

Related Articles