Cara Hitung PTKP Terbaru 2026, Besaran Hingga Contohnya

Hingga saat ini, besaran nilai PTKP masih merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016. Berikut rincian besaran PTKP 2026:

Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama status perpajakan wajib pajak orang pribadi yang berlaku saat ini. Berikut jumlah pendapatan yang dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 21:

Cara menghitung PTKP 2026 dilakukan dengan menjumlahkan nilai PTKP wajib pajak pribadi, status perkawinan, dan jumlah tanggungan. Nilai tersebut kemudian digunakan sebagai pengurang penghasilan neto untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Hasil perhitungan PKP menjadi dasar pengenaan PPh dengan tarif progresif sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut rumus menghitung PTKP:

Sebagai catatan, penghasilan neto dapat diperoleh dari penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan (5 persen) dan iuran pensiun yang dibayar karyawan. Hasil pengurangan ini dapat dihitung dengan besaran PTKP sesuai kategori setiap wajib pajak orang pribadi.

Jika penghasilan melebihi nilai PTKP, pajak akan dikenakan berdasarkan jumlah tersebut. Wajib pajak diharuskan untuk membayar kewajibannya dan melaporkannya dalam SPT Tahunan.

Seorang karyawan dengan gaji Rp6.000.000 per bulan. Ia belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, sehingga masuk kategori TK/0 (tidak kawin, tanpa tanggungan).

Perhitungan penghasilannya adalah sebagai berikut:

Seseorang berstatus menikah dan dikaruniai satu orang anak, sementara istri tidak bekerja. Status perpajakannya berubah menjadi K/1. Dengan status tersebut, perhitungan PTKP sebagai berikut:

Jika gaji naik menjadi Rp8.000.000 per bulan, perhitungan neto setahunnya sebagai berikut:

Jadi, ia perlu membayar pajak PPh 21 sebesar Rp1.362.000 per tahun atau sekitar Rp113.500 per bulan. 

Seseorang menikah dan memiliki dua anak, sementara istri sudah bekerja dan penghasilannya menjadi satu pelaporan pajak. Penghasilan suami dan istri digabung menjadi Rp20.000.000 per bulan.

Suami berstatus pajak sebagai K/I/2, maka perhitungannya sebagai berikut:

Dengan demikian, suami wajib membayar pajak penghasilan setahun sebesar Rp10.290.000 atau sekitar Rp857.500 per bulan.

Merujuk aturan yang berlaku, wajib pajak berstatus TK/0 memiliki batas PTKP sebesar Rp54 juta per tahun atau sekitar Rp4,5 juta per bulan. Masyarakat dengan penghasilan di bawah batas tersebut tidak dikenakan PPh Pasal 21.

Meski tidak memiliki kewajiban membayar pajak karena di bawah PTKP, wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diharuskan melapor SPT Tahunan.

Ada dua kategori wajib pajak di bawah PTKP yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Tahunan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2026. Berikut kriteria bebas lapor:

Artinya, wajib pajak yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan sesuai ketentuan. Kelalaian atau keterlambatan pelaporan bisa dikenakan sanksi hingga denda.

Wajib pajak juga bisa mengajukan status Non-Efektif (NE) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) apabila sudah tidak memiliki penghasilan atau kegiatan usaha. Dengan begitu, mereka tidak perlu menyampaikan laporan SPT Tahunan.

Itulah panduan cara hitung PTKP 2026 yang penting untuk diketahui setiap wajib pajak orang pribadi. Pastikan untuk memahami besaran PTKP dan PKP agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak.