OJK Ungkap Bakal Ada 38 Perusahaan Asuransi Syariah pada 2027

OJK menyebut jumlah perusahaan asuransi syariah di Indonesia diproyeksikan mencapai sekitar 38 perusahaan pada 2027.
Sekitar 20 perusahaan baru berasal dari pemisahan unit usaha syariah yang wajib selesai paling lambat akhir 2026.
Reformasi OJK mencakup penguatan permodalan, tata kelola, perlindungan konsumen, kepercayaan publik, dan penyelarasan standar internasional.
Bali, FORTUNE - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut jumlah perusahaan asuransi syariah yang beroperasi di Indonesia akan bertambah menjadi sekitar 38 perusahaan pada 2027.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, penambahan tersebut berasal dari sekitar 20 perusahaan asuransi syariah baru hasil pemisahan atau spin-off unit usaha syariah (UUS) dari perusahaan asuransi induknya, yang diwajibkan rampung paling lambat akhir 2026.
"Awal 2027 Akan bertambah sekitar 20 perusahaan asuransi syariah baru. Sehingga pada 2027 akan ada totalnya sekitar 38 perusahaan asuransi syariah," ujar Ogi dalam pertemuan dengan media di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11).
Dengan kebijakan tersebut, OJK tidak lagi memperbolehkan perusahaan asuransi menjalankan kegiatan usaha syariah melalui unit usaha yang berada di bawah perusahaan induk. Unit usaha syariah harus dipisahkan dan menjadi entitas tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila ada perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan itu akan dikenakan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin.
OJK juga memperkuat ketentuan yang berlaku sekaligus menerapkan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) pada tiga level, yakni industri, perusahaan, dan lembaga penunjang profesi.
Ogi menjelaskan, kebijakan pemisahan UUS serta penguatan pengawasan merupakan bagian dari agenda reformasi industri perasuransian yang dilakukan OJK. Reformasi tersebut salah satunya diarahkan untuk memperkuat permodalan dan ketahanan keuangan perusahaan asuransi.
Adapun, reformasi industri perasuransian OJK mencakup lima agenda utama, yakni penguatan permodalan dan ketahanan keuangan, peningkatan tata kelola dan manajemen risiko, penguatan pelindungan pemegang polis dan konsumen, pemulihan kepercayaan publik, serta penyelarasan dengan praktik terbaik internasional.
"Karena kita membangun fondasi secara struktural, kita menyebutnya ini raising the bar yang artinya naikkan standarnya, mengikuti standar industri di negara-negara lain sehingga kita setara, dan OECD bisa menerima bahwa praktik industri asuransi kita cukup memadai," kata Ogi.


















