Utang Luar Negeri RI Naik, Jadi US$458,9 Miliar pada Kuartal III-2026

- Utang luar negeri Indonesia mencapai US$458,9 miliar pada kuartal III-2026, naik US$3,5 miliar secara kuartalan dan tumbuh 7,2% secara tahunan.
- Kenaikan terutama didorong ULN pemerintah menjadi US$220,2 miliar, seiring aliran modal ke SBN dan penarikan pinjaman; ULN swasta justru menurun.
- BI menilai struktur ULN tetap terkendali: rasio terhadap PDB 30,9% dan 84,3% berupa utang jangka panjang, dengan koordinasi pemerintah-BI diperkuat.
Jakarta, FORTUNE – Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$458,9 miliar pada kuartal III-2026. Nilai tersebut bertambah US$3,5 miliar dibandingkan dengan posisi pada kuartal sebelumnya yang tercatat sebesar US$455,4 miliar.
Secara tahunan, ULN Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 7,2 persen (year on year/yoy). Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa kenaikan tersebut terutama berasal dari bertambahnya kewajiban luar negeri pemerintah, sementara posisi utang sektor swasta justru mengalami penurunan.
"Perkembangan ULN ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN pemerintah di tengah penurunan ULN swasta," ujar Denny dalam keterangan tertulis, Senin (16/11).
Berdasarkan kelompok peminjam, ULN pemerintah tercatat sebesar US$220,2 miliar pada kuartal III-2026. Jumlah tersebut meningkat dari posisi kuartal II-2026 yang sebesar US$216,3 miliar.
Denny menjelaskan, peningkatan tersebut berkaitan dengan bertambahnya aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) serta penarikan pinjaman oleh pemerintah.
Menurutnya, perkembangan itu menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang masih terjaga. Pemerintah juga berupaya mempertahankan kredibilitas pengelolaan utang dengan memastikan pembayaran pokok dan bunga dilakukan sesuai jadwal.
Selain menjaga ketepatan pembayaran, pemerintah menerapkan pengelolaan ULN secara hati-hati, terukur, dan fleksibel agar pembiayaan dapat berlangsung secara efisien. Sebagai salah satu sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utang luar negeri diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal.
Dari sisi alokasi, pembiayaan ULN pemerintah paling banyak disalurkan ke sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dengan porsi 22 persen dari keseluruhan utang pemerintah. Berikutnya, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menyumbang 20,8 persen.
Sektor jasa pendidikan memperoleh alokasi 16,2 persen, disusul konstruksi sebesar 11,4 persen serta transportasi dan pergudangan sebanyak 8,5 persen.
Berbeda dengan pemerintah, posisi ULN swasta justru mengalami penyusutan pada kuartal III-2026. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya pinjaman dari kelompok lembaga keuangan (financial corporations) maupun perusahaan nonkeuangan (nonfinancial corporations).
Jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terutama berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut secara keseluruhan memiliki kontribusi 80,5 persen terhadap total ULN swasta.
Meski posisi utang Indonesia meningkat, BI menilai struktur ULN nasional masih berada dalam kondisi terkendali. Hal tersebut didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kewajiban luar negeri.
"Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," katanya.
Indikator lainnya terlihat dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 30,9 persen pada kuartal III-2026.
Selain itu, komposisi utang Indonesia masih didominasi oleh pinjaman berjangka panjang dengan porsi mencapai 84,3 persen dari keseluruhan ULN. Seluruh ULN pemerintah juga merupakan utang jangka panjang, sedangkan pada sektor swasta porsinya mencapai 76,6 persen dari total pinjaman luar negeri kelompok tersebut.
"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN sehingga optimal dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," ujarnya.






















