Daftar Kebijakan Pajak Terbaru yang Berlaku pada Akhir 2026

Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai beroperasi pada 25 September 2026. Sistem ini mengatur pemungutan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri yang digunakan di Indonesia.

SPP-TDLN bukan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN. Mekanisme tersebut melengkapi pemungutan PPN oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang telah ditunjuk pemerintah. Pemungutan melalui SPP-TDLN berlaku untuk transaksi yang belum dipungut PPN oleh pihak lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Objek transaksinya meliputi pembelian aplikasi dan perangkat lunak, layanan komputasi awan atau cloud, langganan layanan kecerdasan buatan (AI), streaming, hiburan digital, pembelian data, hingga pengisian saldo gim daring dari penyedia luar negeri.

Pada tahap awal, pemerintah menunjuk enam lembaga sebagai penyelenggara sistem. Lembaga yang dimaksud adalah Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia, dan Fintek Karya Nusantara atau LinkAja.

Dalam pelaksanaannya, SPP-TDLN memanfaatkan data transaksi digital luar negeri dan data transfer dana atau remittance untuk pemetaan serta analisis penentuan objek PPN. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan data tersebut untuk kepentingan pemungutan PPN dan dikelola dengan memperhatikan ketentuan pelindungan data pribadi.

Transfer dana dari luar negeri, termasuk pengiriman uang pekerja migran, bukan objek PPN dalam kebijakan ini. Transaksi yang sudah dipungut PPN oleh pemungut PMSE yang ditunjuk juga dikecualikan agar tidak terjadi pemungutan ganda.

Pemerintah mulai menjalankan pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui marketplace pada 1 Oktober 2026. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 dan dilaksanakan oleh platform yang telah ditunjuk DJP.

Empat penyelenggara yang ditunjuk adalah PT Shopee International Indonesia, PT Global Digital Niaga Tbk, PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia. Pemungutan dilakukan sebesar 0,5 persen dari omzet atau peredaran bruto pedagang, tidak termasuk PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Ketentuan tersebut sempat mengalami penyesuaian jadwal. Pemerintah sebelumnya memberikan waktu bagi penyelenggara marketplace untuk mempersiapkan sistem dan administrasi. Setelah evaluasi kesiapan implementasi, DJP menetapkan pemungutan dimulai pada 1 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan kebijakan ini tidak menciptakan kewajiban pajak baru bagi pedagang. Mekanismenya hanya melibatkan marketplace dalam pemungutan atas kewajiban pajak yang sudah berlaku.

Pemerintah juga memberikan pengecualian bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Pengecualian berlaku sepanjang pedagang menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan.

PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh final, sesuai ketentuan perpajakan.

Kebijakan berikutnya adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak berdasarkan PMK Nomor 71 Tahun 2026. Ini berlaku secara nasional dan memberikan pengurangan hingga 100 persen untuk wajib pajak yang memenuhi persyaratan.

Untuk sanksi denda keterlambatan pelaporan SPT serta bunga keterlambatan pembayaran atau penyetoran, besaran pengurangan dibedakan berdasarkan waktu pelunasan. Wajib pajak yang memenuhi ketentuan dan menyelesaikan kewajibannya pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026 dapat memperoleh pengurangan 100 persen.

Besaran pengurangan turun menjadi 50 persen untuk pelunasan pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027. Selanjutnya, pengurangan sebesar 25 persen berlaku pada 1 April hingga 30 Juni 2027.

Pengurangan sanksi berlaku untuk SPT Tahunan 2025 dan tahun-tahun sebelumnya serta SPT Masa September 2026 dan sebelumnya. Kebijakan ini juga mencakup sanksi bunga Program Pengungkapan Sukarela, tetapi dengan syarat dan jadwal pelunasan yang berbeda.

Pengurangan sanksi tidak diberikan secara otomatis. Wajib pajak perlu mengajukan permohonan melalui sistem administrasi perpajakan inti atau Coretax dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan PMK 71 Tahun 2026, permohonan terkait fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tertentu dapat diajukan paling lama dua tahun sejak peraturan tersebut berlaku.