Perkuat Modal, Dua BPR Syariah di Sumatra Utara Resmi Merger
- OJK menyetujui merger BPR Syariah Sindanglaya Kotanopan ke BPR Syariah Amanah Insan Cita untuk memperkuat modal, kapasitas usaha, efisiensi, dan daya saing di Sumatra Utara.
- Bank hasil penggabungan memproyeksikan aset melampaui Rp28 miliar, modal inti lebih dari Rp6 miliar, serta rasio KPMM di atas 40 persen.
- Penggabungan ditargetkan memperluas layanan hingga Mandailing Natal, meningkatkan akses pembiayaan UMKM, dan mendukung konsolidasi industri sesuai Roadmap BPR dan BPR Syariah 2024–2027.
Jakarta, FORTUNE — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui merger PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT BPR Syariah Amanah Insan Cita sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur permodalan dan daya saing layanan perbankan syariah di Sumatra Utara.
Kepala OJK Provinsi Sumatra Utara, Triyoga Laksito, menyerahkan lembar Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-80/D.03/2026 kepada pengurus dan calon pengurus PT BPR Syariah Amanah Insan Cita sebagai bank hasil penggabungan.
Triyoga menyatakan penggabungan kedua BPR Syariah tersebut merupakan langkah strategis memenuhi ketentuan modal inti minimum sekaligus meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi operasional, dan daya saing industri perbankan syariah.
“Penggabungan ini merupakan inisiatif kedua BPR Syariah untuk memperkuat permodalan dan memperluas wilayah usaha dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional,” kata Triyoga melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Kamis (12/11).
Melalui penggabungan ini, PT BPR Syariah Amanah Insan Cita memproyeksikan total aset akan melampaui Rp28 miliar, dengan modal inti lebih dari Rp6 miliar dan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di atas 40 persen.
Penguatan permodalan tersebut, kata Triyoga, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas BPR Syariah dalam mengembangkan produk dan layanan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta memperluas jangkauan layanan hingga Kabupaten Mandailing Natal.
Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM di Sumatra Utara.
Penggabungan secara sukarela ini sejalan dengan salah satu pilar Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024–2027, yaitu penguatan struktur dan daya saing industri melalui akselerasi konsolidasi.
Langkah tersebut juga mendukung pemenuhan ketentuan permodalan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
