Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
Install

OJK Wanti-wanti Dana Pesangon Tetap Dikelola Ekosistem Dana Pensiun

3 min read
OJK Wanti-wanti Dana Pesangon Tetap Dikelola Ekosistem Dana Pensiun
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dan Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Bapak Iwan Pasila di konfrensi pers industri asuransi di Bali, Selasa (17/11).
  • OJK menilai dana cadangan pesangon sebaiknya tetap dikelola lembaga penyelenggara dana pensiun.

  • Pengelolaan DCP melalui ekosistem dana pensiun dinilai dapat mendukung pendalaman pasar keuangan nasional.

  • Potensi dana kompensasi pesangon yang tercatat di perusahaan diperkirakan mencapai Rp100 triliun hingga Rp150 triliun.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa dana cadangan pesangon (DCP) sebaiknya tetap dikelola oleh lembaga penyelenggara dana pensiun. Pengelolaan melalui skema dana pensiun diperlukan untuk menjaga keberlanjutan penghimpunan dana sekaligus memperdalam pasar dana pensiun nasional.

Dorongan tersebut diungkap merespons rencana pemerintah yang ingin mengatur pengelolaan DCP melalui peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam beleid tersebut, pengelolaan dana cadangan pesangon akan dilakukan oleh lembaga khusus yang nantinya ditetapkan pemerintah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, perubahan mekanisme pengelolaan melalui aturan baru tersebut sebaiknya tidak mengeluarkan DCP dari ekosistem dana pensiun.

Adapun, lembaga pengelolanya bisa berasal dari berbagai lembaga penyelenggara program pensiun, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, maupun lembaga khusus yang dibentuk pemerintah.

"Sebaiknya itu adalah tetap dikategorikan sebagai dana pensiun kalau penyelenggaranya kita open siapa saja, tapi adalah lembaga penyelenggara Dana pensiun. Kalau pemerintah mau bentuk baru, tapi itu adalah penyelenggara dana pensiun," kata Ogi dalam konferensi pers di Bali, Selasa (17/11).

Menurut dia, pengelolaan yang tetap di ekosistem dana pensiun juga dapat mendukung target pendalaman pasar keuangan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, aset dana pensiun ditargetkan mencapai 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2045. Sementara itu, saat ini rasionya baru sekitar 8 persen.

"Kalau Program dana pensiun itu tidak ada inovasi produk-produk baru seperti dana cadangan ini, kalau dia [dana cadangan pesangon] masuk bukan ke program pensiun, ya bukan membesar malah kempes," kata Ogi.

Menurutnya, sampai saat ini dana pesangon ada yang disimpan melalui pencadangan internal masing-masing perusahaan, lalu ada juga yang dititipkan ke dana pensiun lembaga keuangan (DPLK).

Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Bapak Iwan Pasila, menambahkan bahwa DCP memiliki sekitar 23 kondisi yang dapat menyebabkan dana tersebut dicairkan. Salah satunya adalah ketika pekerja mencapai usia pensiun. Kondisi inilah yang digunakan oleh pengelola dana pensiun untuk mengategorikan dana kompensasi pesangon sebagai manfaat pensiun.

"Kami sedang berdiskusi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Tenaga Kerja, bagaimana caranya seperti arahan Pak Ogi tadi memastikan bahwa dana pesangan itu kemudian masuk dalam kategori dana pensiun," ujarnya.

Selain itu, potensi dana kompensasi pesangon yang selama ini tercatat di perusahaan diperkirakan mencapai Rp100 triliun hingga Rp150 triliun. Hal ini dinilai dapat menjadi pijakan mendorong penetrasi dana pensiun.

"Kami akan berdiskusi juga harapan kami ini tetap bisa dikelola sebagai portofolio dana pensiun. Kita juga berharap nanti OJK bisa membantu mengawasi karena ini kita berbicara mengenai pengelolaan yang besar. Kita tidak hanya bicara mengenai mengakumulasikan dana tersebut tapi administrasinya seperti apa," ujar dia.

    Related Articles

    See More