Pemerintah Turunkan Tarif PPh Bunga Obligasi Investor Lokal
Keringanan ini diharapkan meningkatkan peran investor ritel.
Shutterstock/Elena_DigJakarta, FORTUNE - Pemerintah menurunkan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) atas penghasilan bunga obligasi bagi investor domestik (Wajib Pajak Dalam Negeri/WPDN) dari semula 15 persen menjadi 10 persen, melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2021. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mendorong reformasi kemudahan berusaha, menciptakan kesetaraan beban pajak penghasilan antara investor obligasi, serta mendorong pengembangan dan pendalaman pasar obligasi melalui kebijakan pajak.
“Terbitnya PP ini merupakan bukti bahwa Pemerintah terus melakukan reformasi struktural dalam rangka meningkatkan investasi dan produktivitas yang salah satunya dilaksanakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya, Pemerintah juga telah memberi keringanan tarif pajak bagi investor asing,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangannya, Sabtu (5/9).
Obligasi yang dimaksud yakni surat utang, surat utang negara, dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan yang diterbitkan oleh pemerintah atau non-pemerintah, termasuk surat yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah atau sukuk.
Sedangkan bunga obligasi merupakan imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga, bagi hasil, margin, ujrah, penghasilan sejenis lainnya, dan/atau diskonto.
1. Relaksasi diharapkan tingkatakan peran investor domestik
Adanya keringanan pajak bagi WPDN diharapkan akan meningkatkan peran investor domestik ritel. Per 31 Agustus 2021, komposisi investor domestik ritel (individu) pada pasar Surat Berharga Negara masih kecil yaitu 4,5 persen bila dibandingkan dengan bank 33,4 persen, asuransi dan dana pensiun 14,5 persen, serta asing 22,4 persen. “Meningkatnya partisipasi investor baik dalam maupun luar negeri dalam pasar obligasi pada gilirannya akan membuat pasar keuangan semakin dalam,” ujarnya.
2. Dana investasi dibutuhkan untuk membiayai pembangunan
Indonesia membutuhkan investasi yang besar untuk membiayai pembangunan. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, pembiayaan kebutuhan investasi diupayakan dengan pendalaman sektor keuangan baik bank maupun nonbank, antara lain melalui peningkatan inklusi keuangan, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan.
“Sehingga, akses pembiayaan sektor keuangan bagi dunia usaha semakin terbuka dan alternatif pembiayaan non-APBN bagi pembangunan semakin bertambah,” ujar Febrio.
3. Pemerintah sudah turunkan PPh bunga obligasi investor asing
Sebelumnya, pemerintah juga sudah menurunkan tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga obligasi yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari sebelumnya 20 persen menjadi 10 persen atau sesuai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang mulai berlaku Agustus 2021.
