BI Siapkan Aturan Standar Nasional Sistem Pembayaran

Jakarta, FORTUNE - Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan regulasi yang mengatur standar nasional sistem pembayaran di Indonesia seperti QR Code Indonesia Standard (QRIS), Open API, hingga teknologi chip pada kartu ATM. 

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari reformasi regulasi untuk mengoptimalisasi peluang inovasi digital. Selain itu, regulasi akan ikut mewujudkan sistem pembayaran cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

"Kami harapkan ini akan menjadi landasan hukum dari berbagai standar nasional di sistem pembayaran," ujarnya dalam diskusi daring Infobank TV, Rabu (4/8).

Dalam upaya reformasi regulasi, ujarnya, bank sentral juga telah menerbitkan PBI tentang sistem pembayaran yang merupakan aturan lanjutan dari PBI mengenai Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dan PBI tentang Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP).

Aturan tersebut mencakup simplikasi dan efisiensi, serta restrukturisasi dan optimalisasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Simplifikasi dan efisiensi yang dilakukan BI terdiri dari pemrosesan izin/penetapan dan persetujuan atau pelaporan pengembangan atau kerja sama.

"Jadi kalau dulu belum ada service level agreement, sekarang kami tetapkan service level agreement antara BI dan pemohon izin agar sama-sama fair. Ada tenggang waktu saat permohonan izin. Kalau masih ada kekurangan, (persyaratan) kami kembalikan untuk diperbaiki 20 hari," jelasnya.

Kemudian, untuk persetujuan atau pelaporan pengembangan atau kerja sama, kategori perizinan dibagi menjadi tiga risiko. Jika risikonya rendah, hanya perlu melapor dan tidak perlu izin kepada BI. Jika resikonya sedang dan tinggi, harus mengajukan persetujuan kepada BI. 

"Kalau pengembangan produk, aktivitas, atau kerja sama itu risikonya rendah. Tidak usah minta izin Bank Indonesia, deh. Lapor aja. Nanti kami buat lisnya," kata Filianingsih.

Nantinya, BI akan menyediakan webinar atau sosialisasi secara periodik untuk mengetahui detail proses perizinan dan juga menyediakan sesi pertemuan pendahuluan agar pemohon bisa memenuhi persyaratan kerja sama.

Kemudian restrukturisasi dengan pelaksanaan modal disetor minimum, kewajiban modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha, manajemen risiko, dan standar keamanan.

Sedangkan pada unsur optimalisasi, BI Akan memperkuat sistem pengawasan dengan memperhatikan klasifikasi terhadap penyelenggara sistem pembayaran serta evaluasi secara berkala dan sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kinerja transaksi, efektivitas usaha, efisiensi dan tingkat konsentrasi, serta kepatuhan.