DJP Percepat Restitusi Pajak Jadi 15 Hari, Simak Penjelasannya
Dirjen Pajak sebut ada belasan ribu SPT kelebihan bayar.
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo (kiri) bersama Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi (kanan) memberikan keterangan pers terkait dengan kasus kepegawaian di Jakarta. (ANTARA FOTO/Rivan Awal)Jakarta, FORTUNE - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mempersingkat proses restitusi (pengembalian kelebihan bayar) bagi wajib pajak orang pribadi dari semula 12 bulan menjadi 15 hari kerja. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 5/PJ/2023 tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang diteken pada 9 Mei 2023.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti, mengatakan beleid tersebut mengacu pada Pasal 17B dan 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Dalam Pasal 17 B UU KUP, wajib pajak orang pribadi yang mengajukan restitusi berdasar jumlah lebih bayar maksimal Rp100 juta akan diproses melalui pemeriksaan dengan jangka waktu paling lama 12 bulan.
“Perdirjen tersebut terbit untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan percepatan layanan restitusi yang lebih sederhana, mudah, dan cepat. Proses restitusi yang lebih cepat akan sangat membantu cash flow Wajib Pajak (WP),” ujar Dwi.
Selain mempercepat proses restitusi, DJP juga mengurangi sanksi administratif yang dikenakan kepada wajib pajak.
Untuk lebih menjamin akuntabilitas dan menghindari penyalahgunaan kewenangan, selama ini proses restitusi dilakukan dengan minimnya intervensi dan pertemuan antara petugas pajak dan WP.
Terkait wajib pajak yang memilih diberikan pengembalian pendahuluan—bukan restitusi Norma yang butuh 12 bulan pemeriksaan—dan di kemudian hari justru ditemukan kekurangan pembayaran pajak setelah pemeriksaan dilakukan, WP bisa dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100 persen.
“Namun demikian, berdasarkan Perdirjen ini sanksi administratif tersebut direlaksasi menjadi hanya sebesar sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP, di mana sanksi per bulannya didasarkan pada suku bunga acuan ditambah uplift factor 15 persen untuk paling lama 24 bulan,” kata Dwi.
Sanksi tersebut jauh lebih rendah ketimbang sanksi kenaikan 100 persen, ujarnya. Relaksasi atas sanksi tersebut dilakukan melalui mekanisme pengurangan sanksi sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP.
Dalam masa peralihan pengaturan ini—hingga 31 Mei 2023—DJP akan menghentikan pemeriksaan restitusi terhadap SPT Tahunan lebih bayar yang belum diperiksa atau sedang menjalani pemeriksaan, tetapi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)-nya belum keluar.
Belasan ribu WP sampaikan kelebihan bayar
Dirjen Pajak, Suryo Utomo, mengatakan telah ada belasan ribu WP orang pribadi yang menyatakan kelebihan bayar SPT. Sebagian besar dari mereka mengajukan restitusi yang membutuhkan waktu hingga 12 bulan dengan pemeriksaan.
Padahal, wajib pajak dengan kriteria tertentu dapat mengajukan pengembalian pendahuluan yang waktunya relatif singkat.
Aturan baru ini, kata dia, diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran dalam menyampaikan SPT lebih bayar, untuk nominal hingga Rp100 juta. "Kalau di atas Rp100 juta kita proses dengan pemeriksaan yang selama ini ada," ujarnya.
Sistem pengembalian bayar dengan mekanisme baru ini tengah dipersiapkan oleh DJP.
