Banyak Bank Takut Kucurkan Kredit ke Usaha Kecil
Porsi kredit UMKM tak pernah menyentuh 20 persen.
Perajin memproduksi kerajinan dari rotan di Sentra Rotan, Jakarta, Kamis (14/10/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.Jakarta, FORTUNE – Pemerintah kembali menyampaikan dukungannya untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah menargetkan porsi kredit usaha kecil mencapai 30 persen dari total kredit perbankan pada 2024.
“Kalau targetnya 30 persen maka tentunya angkanya diperkirakan sekitar Rp1.800 triliun,” katanya dalam acara BRI Microfinance Outlook 2022 yang digelar secara daring, Kamis (10/2).
Saat ini, rata-rata outstanding kredit UMKM di perbankan hanya Rp1.200 triliun. Pemerintah turut menyokong dengan dengan kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp337 triliun.
Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan jumlah pinjaman UMKM di perbankan lebih sedikit dari pernyataan Airlangga. Menurut data tersebut, per September 2021, outstanding kredit usaha kecil hanya Rp1.051 triliun, atau setara 18,6 persen dari total kredit bank umum yang sebesar Rp5.652 triliun.
Pada rentang 2016-2020, porsi kredit usaha kecil bahkan tak pernah mencapai 20 persen dari total kredit bank. Dalam kurun waktu tersebut, rata-rata porsinya hanya 18,5 persen.
Bank takut salurkan kredit ke usaha kecil
Banyak bank masih enggan menyalurkan kredit untuk UMKM, menurut Airlangga. Namun, dia memahami bahwa tak semua bank berfokus pada usaha kecil.
“Perbankan lain ini sebetulnya agak ngeri dengan target 30 persen,” ujarnya.
Pernyataan Airlangga bisa jadi tercermin dari data OJK yang menunjukkan rasio kredit macet (non-performing loan/NPL) UMKM yang lebih tinggi dibandingkan bank umum. Pada September 2021, rasio NPL UMKM mencapai 4,3 persen, sedangkan bank umum hanya 3,2 persen.
Demikian juga pada periode sebelum pandemi atau 2019. Rasio NPL usaha kecil 3,5 persen, lebih tinggi dari 2,5 persen kredit macet bank umum. Data tersebut menyiratkan bahwa debitur UMKM termasuk yang memiliki risiko gagal bayar tinggi. Karena itu, bank diperkirakan tak percaya diri untuk menyalurkan kredit kepada usaha kecil.
Namun demikian, kata Airlangga, pemerintah dalam hal ini melihat yang terpenting adalah bagaimana secara agregat target 30 persen tercapai. “Kami tidak melihat bahwa semua one-size-fits-all tetapi yang menjadi target pemerintah adalah total agregatnya,” ujarnya.
Dia pun menyilakan Kementerian BUMN untuk mengelola sedemikian rupa kredit perbankan terutama di himpunan bank milik negara (Himbara). Airlangga menyebutkan, misalnya, BRI yang memiliki porsi kredit UMKM 80 persen bisa dibagi dengan bank BUMN lain.
