Jakarta, FORTUNE - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendesak penguatan fundamental hingga konsolidasi bank-bank KBMI I untuk naik kelas. Langkah ini diharapkan dapat memperbesar skala ekonomi industri perbankan sehingga pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN), Dian Ediana Rae, mengatakan penguatan bank KBMI I diperlukan untuk memperkuat struktur dan ketahanan perbankan di tengah pesatnya pertumbuhan teknologi informasi, digitalisasi perbankan, ketidakpastian kondisi ekonomi global, serta meningkatnya risiko serangan siber. UU P2SK yang baru juga mengamanatkan kepada OJK untuk mendorong konsolidasi bank umum.
"OJK menghimbau setiap bank KBMI 1 melakukan evaluasi menyeluruh kinerja bisnis, permodalan, kualitas aset, tata kelola, model bisnis, dan prospek jangka panjang, termasuk mengidentifikasi opsi penguatan modal dan peluang konsolidasi yang sesuai karakteristik masing-masing bank," kata Dian dalam jawaban tertulis RDKB, dikutip Senin (29/6).
Konsolidasi melalui aksi korporasi menjadi salah satu opsi bagi bank yang pertumbuhan bisnisnya stagnan. Meski demikian, hal itu perlu dilakukan secara alami berdasarkan pertimbangan bisnis yang sehat. Setiap rencana akan dievaluasi secara per kasus dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap regulasi, prinsip kehati-hatian, dan perlindungan nasabah.
Hingga saat ini, OJK mencatat sudah ada sejumlah bank yang berencana melakukan konsolidasi untuk memperbesar skala usahanya. Namun Dian enggan mengungkapkan nama bank-bank tersebut.
Meski begitu, dia menegaskan bank KBMI I naik kelas bukan merupakan kebijakan yang dilakukan secara tergesa-gesa. Proses penguatan akan dilakukan secara bertahap melalui dialog dengan industri, dengan tujuan membangun sektor perbankan yang lebih kuat, efisien dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan nasabah.
Sementara terkait kewajiban free float, menurutnya ini berlaku bagi seluruh emiten perbankan, termasuk bank KBMI I. Pemenuhan ketentuan tersebut dapat dilakukan melalui penyesuaian struktur kepemilikan saham, termasuk lewat aksi merger antarbank sesuai regulasi pasar modal yang berlaku.