Jakarta, FORTUNE - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyiapkan diri menjadi penyelenggara bursa karbon potensial ke depan. Dus, Self-Regulatory Organization tersebut menjajaki kemitraan dengan tekfin asal Singapura, MetaVerse Green Exchange (MVGX).
Kemitraan strategis itu ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang potensi pengembangan sistem sistem pertukaran karbon di Tanah Air. “Kami saat ini tengah mempersiapkan kemungkinan menjadi (bursa) karbon pertukaran di Indonesia dan memulai diskusi dengan sejumlah pihak untuk memperdalam pengetahuan kami,” kata Direktur Pengembangan Bisnis BEI, Jeffrey Hendrik dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (2/11).
Kerja sama tersebut akan berfokus pada skema perdagangan emisi BEI yang rencananya akan mengudara pada 2025. MVGX bakal berperan sebagai platform yang membantu BEI menciptakan sistem pertukaran dan pencatatan karbon dengan blockchain sebagai infrastruktur dasar.
Siapa itu MVGX?
MVGX yang didirikan pada 2018, telah menyediakan SaaS untuk mengomersialkan kredit karbon. Startup tersebut telah mengantongi lisensi dari Otoritas Keuangan Singapura untuk menawarkan layanan kustodian dan sekuritas. Fokus mereka adalah pasar negara berkembang.
“Menggunakan blockchain dalam perdagangan karbon memecahkan masalah penghitungan ganda, yang mengacu pada situasi saat dua pihak mengeklaim tindakan iklim yang sama,” kata CEO dan Co-Founder MVGX, Bo Bai, dilansir dari Tech Cruch.
Selain itu, infrastruktur berbasis blockchain pun menyediakan catatan yang tak bisa diubah mengenai pembuatan dan kepemilikan kredit, serta catatan kinerja proyek hijau terkait kredit karbon. Adapun, pencatatannya akan berlangsung di Ethereum.
Komitmen Indonesia kurangi emisi lewat perdagangan karbon
Indonesia merupakan satu dari 61 negara yang berkomitmen menekan emisi gas rumah kaca sebesar 43 persen pada 2030. Pada 2021, Indonesia sudah bisa mengurangi 10,37 juta ton karbondioksida yang dihasilkan pembangkit listrik; capaian itu berlipat ganda daripada target awal.
Pada Juli, 46 negara sudah menentukan harga emisi melalui pajak karbon atau skema perdagangan emisi (ETS), menurut International Monetary Fund (IMF). “Pemerintah menyadari peran krusial industri keuangan demi memperkuat komitmen keberlanjutan ke depan,” kata Jeffrey.
Perdagangan karbon akan mengandalkan insentif kepada penghasil emisi karbon untuk menekan polusi ataupun membeli dari pemilik kredit karbon berlebih demi mengimbangi jejak emisinya.
