Celios: Penundaan Pengangkatan CPNS Rugikan Ekonomi Rp11,9 Triliun

Sementara itu, Bhima dalam risetnya menyatakan total pendapatan ASN yang berpotensi hilang akibat penundaan pengangkatan sebesar Rp6,76 triliun. Angka ini diperoleh dari asumsi bawah rata-rata gaji pokok ASN sebesar Rp3,2 juta untuk masa kerja 0-3 tahun. Kemudian diambil 80% gaji pokok, dikurangi pajak dan ditambah berbagai tunjangan sehingga didapatkan sekitar Rp3 juta per bulan.

Sehingga, 9 bulan penundaan pengangkatan CPNS potensi pendapatan per orang ASN yang hilang sebesar Rp27 juta. Sementara ada 250.407 formasi yang dibutuhkan baik di pusat dan daerah.

“Calon pegawai abdi negara yang sudah berharap, terlanjur resign dari pekerjaan sebelumnya, dikecewakan karena jadi pengangguran semu selama 9 bulan. Pemerintah tidak mampu menjadi shock absorber disaat sektor swasta dilanda PHK massal,” terang Bhima.

Ia menilai, pemerintah harus mempertimbangkan efek berantai dari setiap keputusan yang tidak hanya melibatkan ratusan ribu CPNS yang nasibnya tidak pasti, tapi juga pengusaha dan karyawan swasta yang terdampak kebijakan fatal pemerintah saat ekonomi sedang memburuk.

Dalam risetnya, Bhima juga memperkirakan faktor utama penundaan dari pengangkatan CPNS adalah efisiensi belanja pemerintah (austerity measures). Dengan target esiensi belanja APBN sebesar Rp306 triliun (belum termasuk modal Danantara), belanja pegawai menjadi salah satu sasaran penghematan ekstrem.

Efisiensi anggaran yang berdampak pada penundaan pengangkatan CPNS tidak terlepas dari tiga faktor utama. Pertama, kegagalan penerimaan negara terutama paska Coretax bermasalah dan jatuhnya harga komoditas. Kedua, pemborosan pembangunan infrastruktur era Jokowi berdampak pada pelebaran desit APBN. Ketiga, beban utang yang menembus Rp1.350 triliun termasuk utang jatuh tempo dan bunga utang harus dicari dari penghematan (meski tak cukup).