Daftar Negatif Investasi di Indonesia: Pengertian, Dasar Hukum, dan Jenis

Daftar Negatif Investasi atau DNI adalah daftar sektor usaha yang tidak boleh dimasuki penanam modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Tujuannya adalah memberikan informasi kepada calon investor tentang bidang-bidang usaha yang dilarang atau dibatasi. Hal tersebut termasuk batas maksimal kepemilikan saham yang diperbolehkan.

DNI tidak hanya membatasi, tetapi juga memberi arah investasi dengan memperlihatkan sektor yang terbuka lebar maupun yang harus melalui pola kemitraan.

Dengan begitu, investor dapat merencanakan strategi bisnis sesuai dengan regulasi yang berlaku.

DNI diatur melalui beberapa regulasi yang menjadi payung hukum, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja);

• Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

• Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 10 Tahun 2021.

Dasar hukum ini menegaskan posisi DNI sebagai instrumen penting dalam pengendalian arus investasi sekaligus perlindungan kepentingan nasional.

Berikut ini beberapa jenis Daftar Negatif Investasi di Indonesia: 

1. Bidang usaha terbuka

Bidang usaha terbuka adalah sektor yang bersifat komersial dan dapat digarap tanpa persyaratan khusus. Pemerintah bahkan mendorong investasi di sektor ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Contoh bidang usaha terbuka antara lain sektor pariwisata, ekonomi kreatif seperti restoran, kafe, serta fasilitas olahraga.

2. Bidang usaha tertutup

Bidang usaha tertutup adalah sektor yang dilarang untuk diusahakan dalam bentuk investasi, baik oleh penanam modal asing maupun dalam negeri. Umumnya, bidang ini berkaitan dengan kepentingan strategis negara, khususnya pertahanan dan keamanan.

Contoh bidang usaha tertutup adalah produksi senjata api, bahan peledak, minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, hingga kasino. Selain itu, ada sektor khusus seperti sanggar seni tertentu yang juga masuk dalam daftar usaha tertutup.

3. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan

Kategori ini merujuk pada sektor usaha yang dapat diakses investor, tetapi dengan batasan tertentu. Persyaratan tersebut bisa berupa:

Batasan kepemilikan modal asing, misalnya maksimal 49% di sektor pertambangan;

• Lokasi tertentu yang ditetapkan pemerintah;

• Kewajiban perizinan khusus;

• Modal dalam negeri 100%;

• Atau kepemilikan saham dalam kerangka kerja sama regional ASEAN.

Selain itu, ada skema kemitraan antara usaha besar dengan UMKM maupun koperasi, yang diatur berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, serta menguntungkan.

DNI disusun untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pelaku usaha domestik, khususnya UMKM. Melalui pengaturan sektor investasi, pemerintah berharap tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional dan masuknya modal asing.

Seiring waktu, daftar ini dapat berubah mengikuti kebijakan dan dinamika ekonomi global. Pemerintah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekan angka pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor produktif.

Bagi calon investor, memahami DNI adalah langkah awal sebelum menanamkan modal di Indonesia. Ketidaktahuan atau pengabaian terhadap daftar ini bisa berujung pada kerugian, baik dari sisi finansial maupun hukum.

Oleh karena itu, setiap investor perlu memperhatikan detail regulasi sebelum membuat keputusan bisnis.

Semoga informasi ini bermanfaat, ya!

1. Apa itu Daftar Negatif Investasi (DNI)?

DNI adalah daftar sektor usaha yang dilarang atau dibatasi untuk investasi di Indonesia, termasuk aturan kepemilikan saham.

2. Siapa yang mengatur DNI di Indonesia?

DNI diatur oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja dan Peraturan Presiden terkait penanaman modal.

3. Apakah semua sektor usaha tertutup untuk asing?

Tidak. Ada sektor yang terbuka penuh, ada yang terbuka dengan syarat tertentu, dan ada yang sepenuhnya tertutup.

4. Apakah DNI bisa berubah?

Ya, DNI dapat berubah mengikuti kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian.

5. Mengapa DNI penting bagi investor?

Karena menjadi acuan legal untuk memastikan sektor yang bisa digarap serta mencegah risiko pelanggaran hukum.