Indika Energy Pastikan Proyek Awak Mas Tak Terganggu Sengketa Lahan

- Indika Energy menyatakan sengketa lahan sekitar 309 hektare di proyek emas Awak Mas tidak mengganggu konstruksi, pendanaan, maupun target produksi emas semester I-2027.
- Konstruksi proyek mencapai 72,84 persen per 30 September 2026; MDA menargetkan uji coba produksi Desember 2026 sebelum commissioning dan produksi emas pertama.
- MDA telah menyelesaikan kompensasi 93 persen dari kebutuhan 1.570 hektare, sementara sengketa klaim kepemilikan akan diutamakan melalui mediasi dengan instansi terkait.
Jakarta, FORTUNE - PT Indika Energy Tbk. (INDY) memastikan sengketa kepemilikan lahan dengan luas sekitar 309 hektare di wilayah proyek tambang emas Awak Mas, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, tidak mengganggu penyelesaian konstruksi maupun target produksi emas pada semester I-2027.
Penegasan tersebut disampaikan perseroan dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip Selasa (17/11).
Corporate Secretary Indika Energy, Adi Pramono, menyatakan kegiatan operasi entitas anak perseroan, PT Masmindo Dwi Area (MDA), tetap berlangsung. Per 30 September 2026, progres konstruksi proyek Awak Mas mencapai 72,84 persen dan memasuki tahap akhir, mencakup pembangunan fasilitas pengolahan sebelum memasuki fase operasi niaga.
"Permasalahan lahan tidak mengubah target jadwal proyek maupun proyeksi kegiatan usaha MDA, serta tidak menimbulkan perubahan material atas kebutuhan pendanaan proyek," demikian Adi dalam surat penjelasan kepada BEI.
Mengikuti kemajuan konstruksi tersebut, MDA menargetkan pelaksanaan uji coba produksi pada Desember 2026 serta tahap commissioning sebelum memulai produksi emas pertama pada semester I-2027.
Dari sisi keuangan, perseroan merekam nilai kompensasi atas area yang disengketakan berada di bawah 1 persen dari jumlah aset konsolidasian Indika Energy per 30 September 2026.
MDA juga tidak menanggung kewajiban pembayaran tambahan kepada pihak pengklaim dan belum menemukan indikasi penurunan nilai aset, meliputi aset dalam penyelesaian maupun properti pertambangan di lokasi tersebut.
Di samping itu, Kontrak Karya MDA tetap berlaku dan perusahaan belum menerima sanksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sehingga kelangsungan usaha MDA maupun pengembangan proyek Awak Mas tidak terdampak.
Mengenai pengadaan lahan, kebutuhan pengembangan proyek Awak Mas mencapai sekitar 1.570 hektare. Hingga 16 November 2026, MDA menyelesaikan kompensasi atas sekitar 93 persen lahan proyek, sedangkan 7 persen sisanya masih berada dalam proses penyelesaian.
Adapun pada lahan objek klaim dengan luas sekitar 309 hektare di Desa Rante Balla, kompensasi telah dibayarkan atas sekitar 97 persen area dan 3 persen sisanya dalam tahap penyelesaian.
Adi menyatakan pembayaran kompensasi diberikan kepada warga yang menguasai lahan di lapangan serta mengantongi dokumen kepemilikan berdasarkan verifikasi tim lapangan bersama pemerintah desa di wilayah tersebut. Belakangan, pihak pengklaim mengajukan klaim kepemilikan dengan berlandaskan Surat Keterangan Tanah versi Adat.
"Pokok permasalahannya bukan MDA tidak membayar kompensasi, melainkan klaim kepemilikan pihak pengklaim atas Area yang Diklaim," kata Adi.
Sengketa ini mencuat menyusul laporan polisi di Polda Sulawesi Selatan pada 19 Oktober 2026 yang diketahui Indika melalui pemberitaan media massa.
Hingga surat keterbukaan informasi disampaikan kepada BEI, MDA belum menerima surat panggilan, permintaan klarifikasi, maupun pemberitahuan dari Polda Sulawesi Selatan mengenai laporan dimaksud.
Untuk menuntaskan persoalan tersebut, MDA mengutamakan jalur mediasi sebelum menempuh upaya hukum, merujuk pada kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI pada 11 November 2026.
MDA pun telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Polda Sulawesi Selatan, dan Polres Luwu guna menyiapkan pelaksanaan mediasi.Â












