Jakarta, FORTUNE - Setelah mencatat defisit tiga bulan berturut-turut dari Januari hingga Maret, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akhirnya mencatat surplus Rp4,3 triliun pada April. Sejalan dengan itu, keseimbangan primer juga menunjukkan angka positif Rp173,9 triliun. Posisi kas negara turut surplus Rp283,6 triliun, yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa di tengah gejolak perekonomian global yang menantang, APBN 2025 terus dijaga tetap responsif dan efektif. Tujuannya untuk menstabilkan ekonomi sekaligus melindungi dunia usaha dan daya beli masyarakat. Pernyataan ini dia sampaikan dalam rapat paripurna bersama DPR di Jakarta, Selasa (20/5).
Surplus APBN pada April didorong oleh pendapatan negara yang telah mencapai 27 persen dari target, atau senilai Rp810,5 triliun. Namun, Sri Mulyani belum memerinci kontribusi masing-masing pos, seperti perpajakan dan hibah, terhadap total penerimaan tersebut.
“Penerimaan yang terus meningkat mencerminkan aktivitas ekonomi dalam negeri tetap bergerak positif, meski di tengah berbagai tekanan,” ujar Sri Mulyani.
Di sisi lain, hingga akhir April 2025, belanja negara telah terealisasi Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari total anggaran yang ditetapkan.
"Ini menunjukkan bahwa APBN 2025 tetap mampu berperan optimal dalam mendukung program-program prioritas pemerintah yang langsung dirasakan oleh masyarakat, meski berada di masa transisi," kata Sri Mulyani.
Meski APBN kini mencatat surplus, Sri Mulyani menegaskan bahwa anggaran negara tetap akan difungsikan sebagai instrumen untuk meredam guncangan, menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi daya beli masyarakat dan mendukung sektor usaha.
Menatap 2026, pemerintah akan mengarahkan kebijakan fiskal untuk memperkuat ketahanan nasional, terutama pada sektor pangan, energi, dan ekonomi. Menurut Sri Mulyani, langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih tangguh, mandiri, dan sejahtera.
“Kebijakan fiskal tahun depan akan digunakan secara efisien dan selektif untuk merespons berbagai tantangan, namun tetap mendukung agenda pembangunan jangka menengah dan panjang,” ujar Sri Mulyani.
Untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional pada 2026, pemerintah akan terus mendorong stabilitas melalui berbagai strategi: diplomasi dagang, peningkatan investasi melalui negosiasi dan deregulasi, hingga perluasan akses pasar ekspor. Kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan juga akan disinergikan secara lebih erat.
“Peningkatan penerimaan negara dari pajak, bea cukai, dan PNBP akan terus didorong. Defisit dan utang akan dijaga secara hati-hati dan prudent, efisiensi dan kualitas belanja negara ditingkatkan, serta fiscal buffer dan fleksibilitas APBN terus dijaga. Di samping itu, pengelolaan aset dan kekayaan negara, termasuk BUMN dan Danantara, akan terus ditingkatkan,” kata Sri Mulyani.