Jakarta, FORTUNE – Setelah tertunda setahun karena pandemi COVID-19, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 (COP26) akhirnya resmi dibuka pada Minggu (31/10), di Glasgow, Skotlandia. Menelusuri perjalanan Perjanjian Paris yang berlaku sejak 2015 saat COP21 untuk membatasi emisi global, para pemimpin dunia berkumpul untuk mewujudkan ‘harapan terbaik terakhir’ dalam pencegahan dampak perubahan iklim.
Fortune.com pada Senin (1/11) memberitakan bahwa konferensi ini akan menetapkan komitmen baru. Diharapkan, muktamar tersebut membahas dukungan negara maju terhadap negara berkembang yang lebih miskin dengan pendanaan iklim. Sebab, ada janji belum terpenuhi: negara-negara maju telah setuju memberikan US$100 miliar kepada negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.
Patricia Espinosa, sekretaris eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), mengatakan bahwa manusia kini sebenarnya dihadapkan dengan pilihan jelas. “Ini saatnya, sekarang juga,” ujarnya saat membuka konferensi dengan petikan puisi karya penyair Skotlandia, Robert Burns.
Badai besar yang mengawali COP26
Seakan menjadi tengaran bagi kondisi dunia di masa depan, pembukaan COP26 diwarnai badai besar. Delegasi Inggris dan Eropa Barat yang memilih untuk menggunakan kereta api menuju Glasgow harus terhambat oleh batang-batang pohon yang menghalangi jalur kereta akibat badai. Penundaan—dan pembatalan jadwal—perjalanan tak dapat dihindarkan.
Delegasi Inggris dan Eropa Barat memilih kereta karena energinya mengandalkan listrik yang mengaliri rel. Perjalanan itu pun jadi memiliki intensitas karbon lebih rendah dibandingkan dengan moda pesawat terbang.
Menurut Fortune, kekuatan badai mengempaskan sejumlah spanduk serta merobek gambar berlogo COP26. Situasi ini terjadi saat para delegasi dan jurnalis mulai berdatangan di konferensi. Salah seorang delegasi Kolombia pun berteriak, “Itu adalah pertanda!”
Kecemasan akan keberhasilan COP26 mencapai hasil yang ditargetkan
Teriakan sang delegasi Kolombia sepertinya merujuk kepada ketidakyakinan bersama bahwa konferensi bakal membuahkan kesepakatan baik bagi semua pihak.
Kesepakatan yang masih menggantung adalah penghentian penggunaan batu bara, penguatan komitmen untuk menjaga suhu agar tidak naik melebihi 1,5 derajat pada 2050, dan berbagai langkah nyata untuk memastikan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah menerima dukungan keuangan untuk beradaptasi dengan kenaikan suhu. Apalagi, sejumlah pemimpin dunia seperti Xi Jinping dari Cina, Vladimir Putin dari Rusia, dan Jair Bolsonaro dari Brasil, menolak untuk hadir dalam acara tersebut.
Sejumlah pemimpin dunia menyuarakan berbagai janji dan komitmennya terkait penanggulangan dampak perubahan iklim dalam acara. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menegaskan bahwa negara-negara yang berkontribusi terhadap perubahan iklim memiliki ‘kewajiban luar biasa’ untuk membantu mereka yang tidak melakukannya. Selain itu, delegasi India menjanjikan untuk mencapai emisi nol bersih pada 2070.
Presiden Maladewa, Ibrahim Mohamed Solih, terpaksa harus mengulang apa yang telah dikatakannya berulang kali tentang kondisi pulau-pulau di negaranya yang semakin termakan abrasi akibat perubahan iklim. “Saya tidak punya pilihan selain terus mengulanginya. Apa yang Anda perlukan untuk mendengarkan kami?” tanyanya dalam kelelahan.
Presiden Joko Widodo menyuarakan komitmen dan harapan Indonesia
Presiden Republik Indonesia, Joko "Jokowi" Widodo, juga menyampaikan pidatonya dalam COP26 di Scottish Event Campus, Glasgow. Secara umum, ia mengungkapkan berbagai komitmen Indonesia untuk menangani persoalan perubahan iklim.
“Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Laju deforestrasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 82% pada 2020,” ujarnya seperti dilansir Antara, Selasa (2/11).
Jokowi juga menyampaikan soal rehabilitasi mangrove, pengembangan ekosistem mobil listrik, serta pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) yang terus didorong realisasinya. Kemudian, ia juga menjelaskan tentang pasar karbon yang jadi bagian dari penanganan isu perubahan iklim di Indonesia. Menurutnya, ekosistem ekonomi karbon yang transparan dan berintegritas, inklusif, dan adil, sangat perlu diciptakan.
Hal yang patut digarisbawahi adalah ketika Presiden Jokowi menyinggung soal pendanaan iklim dengan mitra negara maju. Menurutnya, hal ini merupakan ‘game changer’ dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.
“Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi ‘net-zero emission’ dunia. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Program apa yang didukung untuk pencapaian target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang terhambat akibat pandemi?” ujarnya.
