Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sejumlah langkah yang diambil pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun 2020. Manajemen makro dan mikro secara sebagai langkah awal pun diklaim efektif mengajak semua pihak ikut serta menangani pandemi.
“Jadi, ini sebagai pengalaman ternyata kalau kita pengin semua kita ini bekerja, memang harus ditekan dulu. Ditekan oleh persoalan, ditekan oleh problem, ditekan oleh tantangan,” ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Tahun 2023, Kamis (26/1).
Menurutnya, Indonesia pernah berada dalam posisi tertekan oleh pandemi, namun di sisi lain tertekan juga oleh ekonomi. Sementara dalam posisi krisis, pikiran yang tak jernih memungkinkan orang membuat kebijakan dan keputusan yang keliru, salah satunya terkait lockdown yang disuarakan oleh sebagian besar pihak.
“Misalnya kita putuskan lockdown, hitungan saya dalam dua atau tiga minggu, rakyat sudah enggak bisa, enggak memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah, semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat. Apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh. Itu yang kita hitung, sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown,” kata Jokowi.
Pertumbuhan ekonomi
Di tengah upaya penanganan pandemi tahun 2022, Jokowi mengatakan Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. “Kuartal III berada di angka 5,72 dan year on year di tahun 2022, seperti tadi Pak Menko Airlangga menyampaikan 5,3 (persen), kalau itu tercapai sebuah prestasi yang sangat baik yang bisa kita capai,” katanya.
Menurutnya, kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan adalah salah satu kunci mencapai pertumbuhan ekonomi ini. “Oleh sebab itu, setelah PPKM kita cabut di akhir tahun 2022, masa ini adalah masa transisi dan kita tetap harus waspada,” ujarnya.
Kolaborasi
Faktor penunjang daya tahan Indonesia di masa pandemi adalah kolaborasi dan kerja sama antar berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Sinergitas membuat Indonesia mampu mencapai berbagai hal pada saat ini, baik dari sisi penyuntikan vaksinasi maupun penguatan ekonomi.
“Satu persatu 448 suntikan itu kita berikan pada masyarakat, bukan persoalan yang gampang,” kata Jokowi. “Begitu hitungan salah sedikit, ekonomi akan jatuh. Tetapi begitu gasnya terlalu kencang juga, pandeminya juga bisa naik. Itulah yang kita lakukan menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi yang semuanya menekan manajemen negara, tidak mudah.”
Keseimbangan kesehatan dan perekonomian
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Satgas (Satuan Tugas Penanganan) Covid-19 tetap berjalan sampai masyarakat resilient. Vaksinasi booster tetap berjalan dan diberikan secara gratis, sampai tahapan kedua vaksin penguat yang sudah berjalan.
Pada sisi ekonomi, kata Airlangga, pemerintah terus berupaya memperkuat ketahanan dalam menghadapi berbagai potensi risiko dan tantangan global yang semakin sulit untuk diprediksi dan diperhitungkan. Menurut Airlanggga, beberapa langkah akan dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta stabilitas keuangan, maupun nilai tukar.
“Langkah yang diambil yaitu Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan agar sektor keuangan resilient, kemudian Perpu Undang-Undang Cipta kerja serta pengaturan devisa hasil ekspor yang diharapkan dapat memitigasi risiko stagflasi dengan kepastian hukum di tengah situasi yang tidak pasti,” kata Airlangga.
