Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia butuh pemimpin yang berani dan dekat dengan rakyat. Hal itu diungkapkannya, menanggapi tiga nama calon Presiden (capres) yang disampaikan Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) ke-17.
Jokowi mengatakan, berbagai tantangan temgah dihadapi Indonesia, salah satunya mengenai gugatan yang dilayangkan Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) perihal kebijakan larangan ekspor komoditas mentah nikel.
“Baru satu urusan saja, nikel. Padahal barang tambang kita bukan hanya nikel, ada tembaga, ada timah, batubara, bauksit, apakah kita mau berhenti karena digugat Uni Eropa? Kalau pemimpinnya tidak berani, pasti mundur, minta ampun,” kata Jokowi saat menghadiri acara puncak Musra relawan, Minggu (14/5).
Menurutnya, pemerintah tengah memperjuangkan kebijakan hilirisasi, terlebih Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah yang tak hanya di sektor pertambangan, tapi juga pertanian, perkebunan, produk kelautan, dan masih banyak lainnya. Sayangnya, selama ini semua diekspor dalam bentuk bahan mentah. “Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi,” katanya.
Diketahui, Musra mengajukan tiga nama capres, yakni Ganjar Pranowo dari partai PDI-P, Prabowo Subianto dari Gerindra, dan Airlangga Hartarto dari Golkar. Selain itu, terdapat empat nama untuk calon wakil presiden (cawapres), yaitu Mahfuf MD, Moeldoko, Sandiaga Uni, dan Arsjad Rasjid.
Berani hilirisasi
Jokowi menilai, pemimpin Indonesia yang akan datang harus berani membawa bahan-bahan mentah tersebut, melalui proses hilirisasi untuk bisa mendukung Indonesia bisa menjadi negara maju dalam beberapa tahun ke depan, karena sumber daya alam adalah salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia.
“Pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekukatan negara, bangsa, ini apa. Dia harus mengerti dan tahu. Dia harus paham bagaimana memajukan negara ini dari sisi mana, dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan,” kata Jokowi.
Ia berharap, semua nilai tambah sumber daya alam ada di dalam negeri. Meski belum mampu mengolah sendiri, kemitraan untuk mengolah sumber daya alam ini dengan banyak pihak bisa dilakukan asalkan mampu menguntungkan negara. “Negara bisa mendapatkan pajak dari situ, bisa dapat PPh, PPn dari ekspor, bea ekspor, dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” ujarnya. “Yang terpenting bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya.”
Jangan takut
Dalam pengelolaan sumber daya alam, keberanian seorang pemimpin harus bisa diandalkan. “Kalau digugat melempem, ya nggak akan sampai kita jadi negara maju. Saya akan titip pada pemimpin berikut, supaya jangan takut digugat oleh negara manapun!” ujar Jokowi.
Seperti diketahui, Indonesia kalah menghadapi gugatan dari organisasi perdagangan dunia (WTO). Namun, Jokowi mengarahkan para menterinya untuk tidak mundur. “Naik banding sambil industrinya diselesaikan, begitu gugatan rampung industrinya juga rampung, sudah bisa mengolah bahan mentah jadi bahan jadi. Itu yang namanya strategi negara, bukan rutinitas,” ujarnya.
Bisikan kuat nama capres
Jokowi mengatakan bahwa menurut konstitusi hanya partai atau gabungan partai yang bisa mengumumkan capres dan cawapres. “Sehingga, bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai,” katanya.
Ia pun memutuskan untuk tidak menyebutkan nama-nama yang dimunculkan Musra berdasarkan hasil penyaringan nama dari sejumlah organisasi sukarelawan. “Itu yang namanya strategi, ya, itu. Jangan tergesa-gesa, jangan grusa-grusu, jangan pengen cepet-cepetan,” ujarnya.
Sementara pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua MPR RI, Asrul Sani, mengatakan bahwa forum Musra memang tidak bisa mengusung pasangan capres-cawapres. Namun, “Forum Musra ini kan memperluas partisipasi masyarakat, tidak hanya melalui jalur partai,” ujarnya, Minggu (14/5).
