Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyoroti kondisi ketidakpastian dunia akibat yang bisa berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan melonjaknya harga pangan. Jokowi meminta Gubernur seluruh Indonesia untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan situasi yang berkembang belakangan ini.
“Dalam penganggaran di APBD Bapak/Ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual. APBD harus bisa menyesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan,” kata Joko Widodo di acara Pengarahan Presiden RI kepada para Gubernur se-Indonesia, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (13/3).
Dampak perang Rusia-Ukraina dan harga pangan
Jokowi meminta para Gubernur memperhatikan situasi global saat ini. Kekacauan akibat pandemi Covid-19 yang belum tuntas, menimbulkan berbagai ketidakpastian.
Krisis energi, krisis pangan, menimbulkan terjadinya banyak ketidakpastian yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia.
“Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan, yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak,” ujar Jokowi.
Penanganan Covid-19
Hal penting lain yang perlu menjadi fokus dari pemerintahan Indonesia, baik di pusat dan daerah adalah penanganan Covid-19. Presiden Joko Widodo mengingatkan para Gubernur untuk terus menyikapi situasi pandemi di daerah dengan seksama.
“Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua Gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan,” ucap Presiden.
Selain itu, pelaksanaan vaksinasi di tiap daerah juga harus terus digencarkan. Hal ini terutama dalam penerapan vaksin–dari yang pertama hingga penguat–demi terciptanya kekebalan kolektif di masyarakat dalam menghadapi penyebaran virus Covid-19 dan mutase yang muncul di kemudian hari.
Pengarahan pembangunan IKN
Dalam agenda pengarahan tersebut, Jokowi kembali menekankan bahwa pemindahan Ikbu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur dilakukan dalam rangka pemerataan pembangunan. Indonesia harus memiliki kota dengan standar internasional, termasuk berbagai fasilitas di dalamnya.
“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu, karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” ucapnya.
