Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 tentang percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel).
Perpres itu dikeluarkan untuk menjamin ketahanan pangan, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri, serta mendorong perbaikan kesejahteraan petani tebu.
Atas hal tersebut, pemerintah akan memperluas area lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 hektare (ha), seperti termaktub dalam Pasal 3 poin c Perpres dimaksud.
Presiden Jokowi juga menargetkan peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan tebang muat angkut.
Selanjutnya, dalam peta jalan juga akan dilakukan peningkatan efisiensi, utilisasi, dan kapasitas pabrik gula untuk mencapai rendemen 11,2 persen, selain pula mengupayakan peningkatan kesejahteraan petani tebu.
Target produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu akan pula ditingkatkan paling sedikit 1,2 juta kilo liter.
Jokowi ingin Indonesia swasembada gula pada 2028
Dalam aturan ini juga diungkapkan target pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan konsumsi diwujudkan paling lambat pada 2028. Sedangkan, pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan industri diwujudkan paling lambat pada 2030.
Untuk pencapaian peningkatan produksi bioetanol, pemerintah menargetkan bahwa perwujudannya paling lambat terjadi pada 2030.
Peta jalan swasembada gula nasional ditetapkan paling lambat enam bulan terhitung sejak berlakunya Perpres tersebut.
Menko Perekonomian menjadi ketua percepatan swasembada gula dan bioetanol
Untuk melaksanakan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati, Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua. Nantinya, menteri tersebut akan bertanggung jawab dalam mengoordinasi, menyusun, mengevaluasi, dan memutuskan apabila ada masalah dalam pelaksanaan program ini.
Sebagai ketua program ini, sang menteri juga wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan percepatan swasembada gula dan penyediaan bioethanol kepada Jokowi setiap setahun sekali, atau bila dibutuhkan.
Nantinya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Perkebunan Nusantara III juga akan menerima penugasan untuk proses percepatan swasembada gula dan bioetanol ini. Perseroan diperintahkan untuk meningkatkan produktivitas tebu hingga 87 ton per hektare. Kemudian, paling sedikit 179 ribu hektare milik perusahaan harus digunakan untuk perkebunan tebu.
