Jakarta, FORTUNE - Pemerintah terus berupaya mendorong penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sambil memikirkan pembengkakan pembayaran biayanya (cost overrun).
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo, mengatakan persoalan tersebut masih terus dibahas. Indonesia diminta untuk ikut turun tangan membiayai pembengkakan yang mencapai US$1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun sesuai temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini merupakan proyek investasi antara konsorsium Indonesia dan Cina melalui PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), serta didanai oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB).
Di sisi lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) belum lama ini disetujui untuk mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp4,1 triliun untuk pendanaan cost overrun Proyek Kereta Cepat. BUMN transportasi itu merupakan leading consortium BUMN Indonesia yakni PT PSBI, yang kepemilikan sahamnya di KCIC mencapai 60 persen.
Ditargetkan 2023 rampung
Saat ini pemerintah masih menargetkan Kereta Cepat bisa meluncur pada 2023. PSN bidang perkeretaapian itu ingin dipamerkan ke Presiden RRT Xi Jinping pada perhelatan G20 akhir tahun ini. Wahyu menyebut konstruksi proyek kereta cepat sudah sebagian besar selesai. Saat ini, kontraktor masih berfokus pada pengerjaan depo dan stasiun.
"Apalagi kereta cepat ini dijadikan salah satu tujuan dari kunjungan Presiden Cina saat kunjungan G20. Jadi, memang kereta cepat pernah kami tinjau dan lihat, konstruksinya sebagian besar selesai," ujarnya dalam keterangan, Selasa (26/7).
Pemerintah berkomitmen untuk segera mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Juni 2023.
Bakal dihadiri Presiden Cina
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bakal diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Cina Xi Jinping.
"Kita pengin karena nanti mudah-mudahan Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi juga ada di Bali. Beberapa proyek besar kita dengan Tiongkok juga akan kita coba resmikan pakai zoom," kata Luhut dalam acara kunjungan di area tunnel 6 di Purwakarta Maret lalu.
