Jakarta, FORTUNE - Pemerintah akan membangun empat pusat data atau data center yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Langkah ini dilakukan agar Indonesia memiliki sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government) yang kuat.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate mengatakan saat ini pemerintah memiliki sekitar 2.700 pusat data dan server di berbagai kementerian dan lembaga. Dari jumlah itu, hanya tiga persen di antaranya yang menggunakan teknologi komputasi awan (cloud). Sedangkan sisanya masih menggunakan teknologi ethernet yang bekerja sendiri-sendiri.
"Susah sekali pemerintah mau menciptakan sistem pembuatan kebijakan berbasis satu data," kata Johnny dalam FEKDI 2022 yang bertajuk Advancing Digital Economy and Finance disiarkan secara virtual, Senin (7/11).
Untuk meningkatkan efisiensi, Johnny mengatakan pemerintah berencana membangun empat pusat data berbasis komputasi awan. Lokasinya tersebar, ada yang di wilayah Jabodetabek, Batam, Labuan Bajo, hingga Ibu Ikota Negara (IKN) Nusantara.
"Yang di dekat Jakarta, akan ground breaking bulan depan, targetnya 2024 selesain dan bisa dipakai. Di saat yang bersamaan kami merancang pembangunan di lokasi lain,” ujarnya.
Harus ditempatkan di lokasi ideal
Selain menggunakan teknologi komputasi awan, kata Johnny, pusat data ini akan bersifat redundan. Nantinya pusat data yang terbangun tersebut akan saling menopang satu sama lain. “Kami sebar lokasinya, agar seluruh wilayah Indonesia, termasuk bagian tengah dan timur juga terhubung,” ujarnya.
Namun, ia menambahkan, pemerintah juga harus memilih lokasi yang ideal, yakni lokasi yang aktivitas kebumiannya relatif sedikit. Hal ini guna meminimalisir efek terhadap pusat data apabila terjadi bencana.
"Sedangkan di IKN kami pilih sebagai pengganti rencana pembangunan pusat data di Balikpapan,” ujarnya.
Selain kondisi alam harus mendukung, rencana lokasi pusat data pemerintah itu juga harus memiliki pasokan listrik yang memadai dan terjamin, karena kebutuhan dayanya tinggi. Kemudian jaringan fiber optic pun harus telah tersedia.
Bersamaan dengan rencana itu, Johnny memaparkan, pemerintah juga menargetkan peningkatan konsumsi data digital per kapita masyarakat Indonesia. Saat ini konsumsi data per kapita tersebut masih berkisar 1 watt. Sedangkan di Singapura, konsumsi datanya sudah setara 100 watt per kapita.
"Perlu upaya besar untuk menyamai konsumi data per kapita seperti negara tetangga," ujar Johnny. Menurut dia, untuk meningkatkan konsumsi data hingga setara 10 watt per kapita saja, diperlukan pasokan daya listrik hingga 3 gigawatt.
Kominfo akan membuat superapp pemerintah
Pemerintah menargetkan bisa menyempurnakan sistem e-government dengan basis data terintegrasi. Tujuannya agar pembuatan kebijakan ke depan dapat dilakukan dengan bersumber pada data.
Selain data yang tercecer, Kominfo mencatat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, punya 24 ribu aplikasi dengan fungsi berbeda-beda dan penyimpanan data yang berbeda pula. "Makanya tidak efisien," ujar Johnny.
Menurutnya kondisi itu perlu ditata ulang. Sebetulnya kata dia, hanya diperlukan delapam aplikasi.
Rencana penataan ulang data dan penyisiran dan penghapusan aplikasi-aplikasi pemerintahan yang tumpang tindih itu, kata Johnny, sudah masuk peta jalan Kominfo.
"Kami tutup aplikasinya dan pindahkan datanya pelan-pelan, hal ini bisa menghemat dana hingga puluhan triliun,” ucapnya.
Nantinya dari 24 ribu aplikasi ini, Kominfo melakukan shutdown dan menutupnya. Secara bertahap akan dipindahkan ke dalam superapp tersebut.
