Jakarta, FORTUNE – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan masih melakukan pembicaraan dengan produsen kendaraan listrik terbesar dunia, yakni Tesla, Inc dan BYD Automobile Co Ltd (BYD Auto).
Menurutnya, dengan adanya sumber daya dan ekosistem kendaraan listrik yang tengah dibangun di Indonesia, kehadiran keduanya jadi sangat penting. Namun, menurutnya dalam konferensi pers di Jakarta (6/3), hingga kini masih ada kendala sehingga keduanya belum menyatakan kata sepakat untuk menanamkan modal di Indonesia.
Dalam beberapa kesempatan, Luhut selalu mengatakan komunikasinya dengan Tesla dan BYD terus berjalan dengan baik dan telah memasuki tahap finalisasi.
Dia mengatakan pengumuman tentang insentif pembelian kendaraan listrik oleh pemerintah barusan kemungkinan dapat menyakinkan Tesla dan BYD Auto untuk masuk ke Indonesia.
“Mereka ingin melihat Indonesia memberikan insentif yang sama atau dengan negara memproduksi sama dengan ini. Jadi kalau kita tidak memberikan, maka mereka enggak ke kita,” ujarnya.
Hari ini pemerintah telah mengumumkan akan memberikan bantuan pembelian kendaraan listrik baru dengan kuota 2023 mencapai: 200.000 motor listrik, 35.900 mobil listrik, dan 138 bus listrik.
Pemerintah akan memberikan Rp7 juta per unit untuk motor listrik, sedangkan bantuan untuk kendaraan roda empat dan bus akan diumumkan belakangan.
Diharapkan kebijakan ini efektif bergulir pada 20 Maret 2023.
Indonesia berkaca pada Norwegia
Pemberian insentif tersebut, kata Luhut, berkaca pada Norwegia. Negara tersebut telah berhasil mendorong perkembangan industri kendaraan listrik sehingga menjadi pasar terbesar kendaraan listrik per kapita dunia. Menurutnya adopsi kendaraan listrik di Norwegia tinggi karena pemerintah memberikan dukungan kebijakan.
Penggunaan kendaraan listrik juga akan mendorong keberlanjutan alam dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan sumber daya Indonesia yang kaya akan bahan baku critical minerals untuk KBLBB.
“Saat ini kita sedang bangun industri baterai, tentunya akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan menaikkan pendapatan negara kita,” kata Luhut.
Pemerintah Norwegia memang secara aktif mendorong dan menerapkan kebijakan kendaraan bebas emisi sejak 1990. Semua kendaraan listrik dibebaskan dari semua biaya, termasuk pajak pembelian, dan PPN 25 persen untuk pembelian.
Kebijakan tersebut pada akhirnya membuat harga jual kendaraan listriknya mampu bersaing dengan harga jual kendaraan konvensional. Pada 2020, penjualan mobil listrik mencapai lebih dari 54 persen dari total penjualan mobilnya. Bila penjualan mobil listrik digabung dengan hybrid maka penjualan kendaraan listrik di Norwegia mencapai 83 persen.
Norwegia telah menetapkan target penghentian penjualan mobil bensin dan diesel baru pada 2025.
