Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini memutuskan untuk menyerahkan harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium kepada harga keekonomian atau mekanisme pasar.
“Tentu kita berharap bahwa dengan nilai keekonomian tersebut minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional ataupun di pasar-pasar,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato saat konferensi pers secara daring, Selasa (15/3).
Jokowi mengambil keputusan tersebut pada rapat terbatas yang dihadiri Airlangga, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Subsidi minyak goreng curah
Pemerintah juga akan menyubsidi minyak goreng curah agar menjadi Rp14 ribu per liter dengan dana dari pungutan ekspor sawit yang telah dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Pemerintah memperhatikan situasi penyaluran dan keadaan dari pada distribusi minyak goreng dan memperhatikan situasi dan kondisi global yang harganya naik termasuk minyak nabati dan di dalamnya termasuk minyak kelapa sawit," ujar Airlangga.
Dalam kaitan ini, telah terbit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 yang mulai berlaku pada 1 Februari 2022, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit, yaitu sebesar Rp 11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp 13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp 14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium.
Janji pemerintah untuk tetap menjaga kebijakan HET
Muhammad Lutfi saat mengecek situasi di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, (10/3) sempat menegaskan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng takkan pernah dicabut, tapi diperkuat. Kebijakan tersebut akan berlangsung dalam jangka waktu lama.
Menurut Lutfi, produk yang beredar saat ini adalah minyak domestic market oligation (DMO) atau harus dijual sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Kebijakan minyak goreng terus-menerus berubah
Lutfi telah melontarkan janji untuk tak mencabut HET dalam diberbagai kesempatan.
Dengan perubahan barusan, pemerintah resmi telah mengubah kebijakan menyangkut stabilisasi minyak goreng sebanyak enam kali.
Pada 11 Januari, terbit Permendag 01 Tahun 2022 mengenai perluasan penyediaan minyak goreng dengan sistem pembiayaan atau disubsidi oleh BPDPKS. Lalu, Permendag 02 Tahun 2022 dirilis, yakni menyangkut penerapan DMO kepada para eksportir. Beleid lain muncul pada 19 Januari: Permendag 03 Tahun 2022 soal kebijakan satu harga minyak goreng Rp14 ribu di pasar tradisonal dan ritel modern.
Tak lama kemudian, Permendag 06 Tahun 2022 mengenai HET untuk ketiga jenis minyak goreng bergulir pada 26 Januari. Hal tersebut dibarengi dengan Permendag 08 Tahun 2022 mengenai kebijakan wajib DMO 20 persen, dan pemberlakukan DPO untuk CPO Rp9.300 per liter dan olein Rp10.300 per liter.
Belum lama ini pemerintah juga menaikkan wajib DMO bagi eksportir sawit sebanyak 30 persen.
