Jakarta, FORTUNE - Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI mengatakan tersangka kasus kelangkaan minyak goreng akan ditetapkan pekan depan.
Pernyataan Lutfi tersebut menjawab tantangan anggota Komisi VI, Andre Rosiade, Kamis (17/3), untuk mengungkap dalang kelangkaan bahan pokok yang kian berlarut-larut itu.
"Tolong sebutkan siapa mafia itu, apa langkah (Kementerian Perdagangan) untuk itu. Barang berlimpah tapi harga mahal, artinya ada penimbun," kata Andre. ""Seharusnya bapak tegas. Apa jaminan untuk kita karungin itu mereka. Rakyat butuh keadilan".
Lutfi menjawab asas praduga tak bersalah tetap harus ditegakkan. Menurutnya, penetapan calon tersangka akan diumumkan pada Senin (21/3) oleh pihak kepolisian.
"Saya sudah kasih semua data. Ini masih praduga tak bersalah, tetapi kita sudah temukan dan ini jumlahnya ribuan ton (penimbunan). Kita sudah laporkan kepada Polri lewat Kabareskrim, sudah mulai ditangkap dan periksa," ujarnya.
Di antara mekanisme penimbunan, dia bilang, adalah melarikan subsidi ke industri menengah atas, mengemas ulang minyak goreng curah subsidi menjadi premium, dan melarikan minyak curah subsidi ke luar negeri.
Mafia minyak goreng kemungkinan bermain di tiga daerah
Mafia minyak goreng dicurigai beroperasi di tiga daerah, yakni Medan, Sumatera Utara; Surabaya, Jawa Timur; dan DKI Jakarta.
Lutfi mengatakan minyak goreng yang tersalurkan di Medan mencapai 25 juta liter. Dengan jumlah penduduk Medan yang sekitar 2,5 juta, setiap orang seharusnya bisa mendapatkan 10 liter per bulan. “Tapi, saya cek ke supermarket, enggak ada itu minyak goreng,” ujarnya.
Kekosongan pasokan juga terjadi di Surabaya dan DKI Jakarta. Padahal, masing-masing daerah itu telah diguyur 91 juta liter dan 85 juta liter. “Spekulasi kita, ada orang-orang yang mendapat, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Pertama, industri ada di sana. Kedua, ada pelabuhan,” kata Lutfi.
Mafia minyak goreng dan mafia pangan terus dilawan
Lutfi menegaskan pemerintah takkan menyerah begitu saja dalam melawan para pengambil keuntungan yang biasa dicap 'mafia' itu, baik dalam urusan minyak goreng atau pangan.
"Saya ingin menekankan, tidak ada saya menyerah terhadap mafia pangan. Kalau saya tekankan pada malam hari ini, memang terjadi kenaikan harga terhadap komoditas pangan dan energi," ujarnya.
Lutfi juga menampik anggapan bahwa pemerintah mengikuti keinginan pengusaha menyusul bergulirnya kebijakan kenaikan pungutan ekspor sawit secara progresif dan pencabutan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng.
"Ada orang yang mengatakan kita menyerah oleh pengusaha. Saya akan secara mutlak (katakan), tidak ada yang ikut pengusaha. Hari ini US$9 miliar mereka mesti bayar untuk kesejahteraan rakyat. Jadi tidak ada kita kalah oleh pengusaha. Saya jamin saya tidak bisa diatur oleh pengusaha-pengusaha," katanya.
Pada kesempatan lain, Lutfi mengatakan pemerintah bakal meningkatkan pungutan ekspor dan bea keluar komoditas CPO menjadi US$675 per ton atau sekitar 80 persen dari posisi sebelumnya yang US$375 per ton.
