Jakarta, FORTUNE - Presiden RI Joko Widodo meminta Pertamina dan PLN selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghitung konsekuensi dari setiap penugasan yang diberikan pemerintah. Hal itu ia sampaikan saat memberi arahan kepada Komisaris serta Direksi Pertamina dan PLN, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, sebagaimana video yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11).
Menurut Kepala negara, proyek penugasan dari pemerintah harus dikaji dan dikelola secara profesional dengan menghitung secara datail untung-ruginya. Jangan sampai, kata dia, proyek tersebut tidak layak dari sisi ekonomi tapi tetap dijalankan karena merupakan bagian dari penugasan pemerintah.
"Jangan sekali lagi, jangan 'numpangi', jangan bersembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement tidak benar. Ini yang harus dihindari dengan yang namanya penugasan. Itu kelemahan BUMN, kalau sudah ada penugasan itu menjadi tidak profesional, ada di situ. Titik lemahnya ada di situ sehingga profesionalismenya menjadi hilang," kata Presiden dalam pertemuan pada Selasa pekan lalu (16/11) itu.
Sebab, jika proyek tersebut tak layak secara ekonomi, dua perusahaan pelat merah tersebut akan kesulitan untuk melakukan sekuritisasi atas aset yang telah dibangun dalam rangka penungasan. "Karena penugasan wah mikirnya nggak dicek, nggak dikontrol. Itu nanti kalau mau ke sekuritisasi akan ketahuan harganya, kemahalan harganya, sulit untuk disekuritisasi. Karena apa, itu mentang-mentang ada penugasan terus numpang, ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan ya akan saya lakukan tindakan," ujar Presiden.
Ia juga meminta Pertamina dan PLN untuk mengkomunikasikan berbagai persoalan yang dihadapi dengan kementerian terkait atau dengannya secara langsung. Terlebih, jika persoalan itu besar dan dilatarbelakangi unsur politis. "PLN dan Pertamina harus menjaga tata kelola dari tiap penugasan yang ada," jelasnya.
Presiden Siap Terima Aduan Pertamina dan PLN Jika Ada Politisasi
Jokowi juga mengatakan Indonesia harus bersiap dalam penggunaan energi terbarukan serta mengimplimentasikan energi hijau dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan fosil di Indonesia. Untuk itu, ia berharap tiap investasi di bidang tersebut dapat didorong dan dipermudah.
"Kemudian, yang berkaitan dengan investasi. Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN ini mengantre dan banyak sekali, tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan ada di BUMN kita sendiri. Saya ini orang lapangan, saya kadang-kadang pengin marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi sulit banget dilakukan," tutur Presiden .
Kepala Negara juga menegaskan bahwa selama ini masih terdapat sesuatu yang mudah namun sulit dilakukan dan dijalankan. Kondisi ini lah yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang dimiliki komisaris dan direksi BUMN.
"Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang bapak dan ibu, saudara-saudara miliki. Setiap penugasan itu harus dihitung konsekuensinya, bagi PLN dari tarif seperti apa, bagi Pertamina terutama untuk premium dan LPG seperti apa, dan itu disampaikan transparan dan terbuka," ujarnya.
Jokowi bahkan meminta komisaris dan direksi terkait untuk terbuka dengan angka-angka dan perhitungan yang logis. "Blak-blakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitungan-hitungan, tapi yang logis," tuturnya.
