Jakarta, FORTUNE - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu optimistis penerimaan perpajakan di tahun ini tumbuh 15,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau sebesar Rp 1.784 triliun.
Proyeksi penerimaan perpajakan itu jauh lebih tinggi dari target yang dipatok pemerintah dalam APBN 2022 sebesar Rp1.510 triliun. "Outlook untuk tahun 2022 ada di 15,3 persen, di mana ini memberikan keputusan yang sangat strategis dan tetap dalam kondisi kita memitigasi risiko yang kita hadapi," ujarnya Rapat Panja Asumsi Dasar dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2023 di Badan Anggaran DPR, Senin (13/6).
Secara terperinci, tutur Febrio, pendapatan pajak tahun 2022 diproyeksi mencapai Rp1.485 triliun, sementara kepabeanan dan cukai bisa tembus Rp299 triliun.
Outlook tersebut juga lebih tinggi dibanding realisasi penerimaan perpajakan tahun lalu yang mencapai Rp 1.547,9 triliun. Rinciannya pendapatan pajak sebesar Rp1.278,6 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp269,2 triliun.
Faktor penopang penerimaan
Hemat Febrio, penerimaan perpajakan tahun ini masih akan ditopang oleh kenaikan harga komoditas. Hal ini tak jauh berbeda dengan kondisi penerimaan pajak di 2021 di mana hampir semua komponen pajak mencatat pertumbuhan berkat harga komoditas global yang melambung (commodity boom).
Kendati demikian, Febrio menegaskan bahwa pemerintah tetap berhati-hati memanfaatkan kenaikan penerimaan di tengah momentum tingginya harga komoditas. Pasalnya, di saat bersamaan, perekonomian dihantui dengan berbagai ketidakpastian global mulai dari risiko geopolitik hingga normalisasi kebijakan di berbagai negara.
Lantaran itu pula, dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro APBN di tahun depan, pemerintah memasang target moderat yakni sebesar 5,3 persen hingga 5,9 persen. "Sehingga memang pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen, terkandung di dalamnya adalah semangat optimisme sekaligus semangat kita waspada. Dan kita bersama masyarakat dan juga APBN kita tetap sehat," ucap Febrio.
Dalam kesempatan itu pula, Banggar DPR RI menyetujui asumsi dasar makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 yang diajukan pemerintah.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan, besarannya sama dengan usulan pemerintah kepada DPR RI. "Dari komisi XI, asumsi dasar ekonomi makro dengan target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen-5,9 persen, sama dengan usulan pemerintah," tandasnya.
