Jakarta, FORTUNE - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, mengungkapkan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan tak lagi dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDP).
Pasalnya, FLPP akan dipindah ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). "Tahun 2022 nanti BP Tapera sudah beroperasi untuk ASN, namun dana FLPP tidak lagi disalurkan oleh PPDPP Kementerian PUPR. Tahun ini akan dialihkan kepada BP Tapera," ujarnya di Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (31/8).
Herry melanjutkan, Kementerian PUPR juga berencana mengalokasikan bantuan pembiayaan perumahan sebesar Rp28,2 triliun untuk 200 ribu unit rumah. Dari total anggaran tersebut, dana yang dialokasikan khusus FLPP sebesar Rp23 triliun untuk 200 ribu unit rumah subsidi.
BP Tapera Pakai Sistem PPDPP
Sebelumnya, Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi, Nostra Tarigan, mengatakan pengalihan FLPP dari PPDPP merujuk pada Peraturan Pemerintah No.25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Beleid tersebut mengamanatkan dengan jelas bahwa pada 2021 FLPP akan dialihkan ke BP Tapera.
Nantinya, BP Tapera akan memanfaatkan sistem dan aplikasi yang sudah dibangun oleh PPDPP Kementerian PUPR. Pengalihan ini juga mengacu pada Undang-Undang No. 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
Menurut Nostra, BP Tapera menargetkan dapat menyalurkan 309 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR pada 2022.
"Kalau kita lihat misalnya pada tahun 2022 saat program FLPP sudah bergabung ke dalam BP Tapera, sehingga FLPP sudah menjadi targetnya BP Tapera juga, maka pada tahun depan nantinya total target menjadi 309.000 unit rumah," katanya.
Total target tersebut terdiri dari target 109.000 unit rumah yang berasal dari BP Tapera, sedangkan target 200.000 unit rumah lainnya berasal dari dana FLPP. Namun, khusus untuk Tapera, hal ini sangat tergantung pada simpanan pegawai negeri sipil yang terkumpul.
"Walaupun sekarang sudah ada dana yang masuk dari dana eks Bapertarum-PNS, dana yang masuk tersebut tidak semua bisa dipakai dan dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan. Hal ini dikarenakan banyaknya PNS yang segera pensiun dalam waktu lima tahun ke depan," tandasnya.
