Jakarta, FORTUNE - Indonesia dihadapkan pada tantangan krisis global yang tak mudah pada 2023 mendatang. Presiden Joko Widodo bahkan berkali-kali menyampaikan perlunya kewaspadaan untuk menghadapi ancaman resesi dunia yang ia sebut periode "gelap" di tahun depan.
Segendang sepenarian, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berkali-kali berbicara soal proyeksi suram perekonomian dunia yang akan merembet ke Indonesia. Beberapa di antaranya disebabkan inflasi global yang melonjak serta pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga. Dua hal tersebut membawa potensi krisis utang dan stagflasi di banyak negara tak terkecuali Indonesia.
Seperti diketahui, disrupsi suplai karena pandemi dan perang, dikombinasi dengan excessive stimulus fiskal dan moneter sebelum dan selama pandemi di negara maju telah menyebabkan volatilitas pasar keuangan global, capital outflow, pelemahan nilai tukar dan lonjakan biaya utang (cost of fund) di berbagai negara.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Bendahara Negara bahkan menyebut lonjakan biaya utang bakal menekan sepertiga negara di dunia dalam 4-6 bulan kedepan, "Baik karena kesulitan beban utang yang tinggi, ditambah lemahnya fundamental makro ekonomi dan isu stabilitas politik."
Lantas bagaimana dengan Indonesia? Apakah rasio utang pemerintah cukup aman? Kemudian, apakah fundamental RI bisa tahan terhadap guncangan di 2023?
Rasio utang masih aman
Ekonom Senior cum mantan Menteri Keuangan Chatib Basri punya pandangan terkait hal ini. Untuk pertanyaan pertama, Ia memastikan bahwa krisis utang belum akan sampai ke negeri ini lantaran rasio utang terhadap PDB Indonesia masih dalam kondisi aman.
Indonesia, kata dia, berebeda dengan sepertiga negara yang ia sebut akan tertekan karena memiliki rasio utang yang sangat tinggi--di atas 60 persen sampai 100 persen PDB. Per Agustus 2022, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih di angka 38,3 persen.
“Even in the worst case scenario dengan rasio utang 40 persen dari PDB, ini masih relatif aman dengan kondisi seperti ini. Bunga cicilan kita sekitar 15 persen dari budget, di kita seharusnya kekhawatiran rasio utang tidak signifikan,” katanya dalam Mandiri Sekuritas Market Outlook, Kemarin (13/10).
Menurutnya, beberapa negara berkembang, terutama di Afrika, yang berpotensi tinggi mengalami krisis utang disebabkan karena mereka menaikkan defisit anggaran untuk mengatasi pandemi sehingga beban utangnya melonjak.
Sehinga, di tengah kondisi peningkatan suku bunga acuan bank sentral berbagai negara, seperti saat ini, mereka harus membayar bunga utang yang relatif lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.
Dua tahun lalu, Indonesia memang melakukan hal serupa dengan melonggarkan defisit APBN di atas 3 persen. Kendati demikian, peningkatan utang tak terjadi signifikan karena penerimaan negara terbantu oleh tingginya harga komoditas.
Dus, sebagai negara dengan risiko krisis utang yang lebih kecil, Indonesia justru diuntungkan di tengah volatilitas pasar keuangan global. “Dengan risiko krisis utang itu, orang mesti mencari relokasi termasuk ke kita. Itu sebabnya performance pasar modal kita lumayan,” katanya.
Risiko penurunan investasi
Dari sisi fundamental ekonomi, Chatib Basri juga menilai Indonesia juga masih relatif kebal dari dampak resesi global. Sebab, tak seperti negara lain yang perekonomiannya ditopang ekspor--misalnya, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan--Indonesia kurang terintegrasi dengan perdagangan global sehingga porsi ekspor terhadap PDB nasional relatif kecil.
Meski demikian, hal ini juga bisa berdampak negatif terhadap perekonomian domestik. Sebab, ketika perekonomian global pulih kembali, Indonesia akan mengalami pemulihan yang lebih lama.
Di samping itu, berbagai proyeksi yang menunjukkan penurunan harga komoditas global juga berisiko bagi Indonesia. Sebab, hal ini akan menyebabkan surplus neraca perdagangan masih berlangsung hingga saat ini menurun. Imbasnya, rupiah akan turut melemah dan memunculkan masalah bagi perusahaan yang memiliki beban utang dalam mata uang dolar.
Kenaikan beban utang berbagai perusahaan-perusahaan itu akan menggerus porsi investasi mereka di dalam negeri. Terlebih, biaya modal (capital expenditure) mereka dalam mata uang dolar juga menjadi lebih mahal. Seretnya investasi ini tentu bakal berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Meski tidak mengalami resesi, menurut Chatib Basri, Indonesia akan menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di tahun depan.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terbilang cukup baik pada kuartal ke II 2022 yakni, 5,44 persen year on year (yoy) Bisa menjadi modal yang baik untuk menghadapi krisis di masa mendatang.
Namun, menurutnya, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan karena pesaing di wilayah Asean seperti Vietnam dan Filipina masing-masing mencatatkan pertumbuhan 7,7 persen dan 7,4 persen pada kuartal yang sama. Jika tidak, seperti yang dikhwatirkan Chatib Basri, investasi Indonesia akan menurun dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
"Pada saat resesi ekonomi terjadi, pelaku usaha termasuk sektor manufaktur akan mencari lokasi basis produksi di negara yang mampu berikan pertumbuhan tinggi," tuturnya.
Optimalkan APBN untuk genjot konsumsi
Bhima juga menaruh perhatian pada upaya Bank Indonesia menstabilkan rupiah di tengah kenaikan suku bunga di berbagai negara. Sebab, meski cadangan devisa Indonesia sampai September 2022 masih sebesar US$130,8 miliar rasionya terhadap PDB hanya sebesar 8,4 persen. "Perlu didorong agar kemampuan dalam intervensi stabilitas kurs rupiah semakin baik," tuturnya.
Tentu dengan menaikkan suku bunga acuan, bank sentral dapat menjaga volatilitas nilai tukar rupiah di tengah kondisi seperti sekarang. Namun hal tersebut juga perlu diseimbangkan dengan kebijakan fiskal yang optimal. Pasalnya, kenaikan suku bungan akna mengikis konsumsi domestik. Sehingga, butuh insentif dan belanja perlindungan sosial (perlinsos) yang lebih besar di tahun depan.
"Perlindungan sosial terhadap PDB baru mencapai 2,5 persen pada 2023 mendatang. Sementara dibutuhkan setidaknya 4-5 persen rasio anggaran perlindungan sosial untuk menahan lonjakan angka kemiskinan baru akibat resesi dan inflasi," jelasnya.Ia juga menaruh perhatian pada penurunan harga komoditas dan energi di luar batu bara yang akan membuat penerimaan negara di tahun depan tak setinggi 2022. Sebab, meski penurunan harga minyak akan membuat alokasi subsidi sedikit turun, tapi beban subsidi dan kompensasi BBM masih relatif besar.
Karena itu, dengan defisit fiskal yang harus di bawah tiga persen di tahun depan, alokasi belanja musti semakin tajam. "Program perlindungan sosial menjadi prioritas selain itu belanja harus di dampak pengganda yang tinggi. Pemerintah harus memberikan prioritas pada mana yang harus dan bukan mana yang ingin," ucapnya.
"Konsolidasi fiskal masih membuka ruang adanya realokasi anggaran yakni memusatian belanja yang lebih prioritas dan menunda sebagian pengeluaran birokrasi (belanja pegawai dan barang) dan belanja infrastruktur yang belum prioritas dan meningkatkan alokasi untuk perlindungan sosial serta stimulus bagi UMKM," imbuhnya.
Langkah lain yang bisa dilakukan adalah perubahan soal muatan UU HPP terutama Pasal 7 di mana tarif dipatok sebesar PPN 11 persen dan akan naik 12 persen paling lambat akhir 2024. "Sebaiknya ada relaksasi pajak dimana tarif PPN bisa diturunkan menjadi 8 persen untuk membantu menstimulus belanja masyarakat dan menjaga pendapatan pelaku usaha ditengah tekanan ekonomi," tandasnya.
