Jakarta, FORTUNE - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan pemerintah akan terus bersinergi dengan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Rupiah sejauh ini telah menembus level Rp16.000 sejak diperdagangkan usai libur panjang Lebaran, menyusul meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan kekhawatiran mengenai bertahannya suku bunga Fed dalam waktu lebih lama.
Pada Rabu (24/4) pagi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta (JISDOR), naik 55 poin atau 0,34 persen menjadi Rp16.165 per US$ dari penutupan perdagangan sebelumnya sebesar Rp16.220 per US$.
“Ini harusnya kita bisa kerja sama dengan baik, antara fiskal dan moneter,” ujar Febrio dalam kegiatan halal bihalal di Kementerian Keuangan, Rabu (24/4).
Pada hari yang sama, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada bulan ini memutuskan untuk menaikkan Suku Bunga Acuan BI-Rate sebesar 25 basis poins (bps) menjadi 6,25 persen.
Suku bunga Deposit Facility pun mengalami kenaikan 25 bps menjadi 5,50 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 7,00 persen.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan kenaikan suku bunga ini ditujukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global, serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2024.
Usai pengumuman tersebut, rupiah ditutup pada level Rp16.115 per US$ atau menguat 65 basis poin pada akhir perdagangan Rabu sore.
Respons atas rencana defisit APBN 2025
Dalam kesempatan tersebut, Febrio merespons Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dengan kepemimpinan baru Prabowo Subianto yang menyebut target defisit anggaran meningkat jadi 2,45 persen sampai 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 2,29 persen pada tahun ini.
Di samping defisit, RKP pemerintahan Prabowo juga menyatakan rasio utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan naik ke level 39,77 persen hingga 40,14 persen pada tahun anggaran tersebut.
Target itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun ini yang target rasio utangnya untuk tahun ini dipatok pada level 38,26 persen.
Menurut Febrio, Kemenkeu akan tetap memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkelola dengan baik. Dia juga meminta masyarakat menunggu hasil pembahasan RKP termasuk terkait pelebaran defisit APBN.
“Nanti kita ikuti prosesnya. Ini kan proses siklusnya sudah jelas bahwa penyusunan APBN dimulai dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), lalu ada RKP. Ini nanti prosesnya di DPR. Jadi, kita ikuti saja prosesnya,” ujarnya.