Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan serapan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai Rp95,13 triliun dari total pagu anggaran Rp455,62 triliun per Juni 2022.
"Tadi dilaporkan bahwa secara keseluruhan realisasinya adalah 20,9 persen atau Rp95,13 triliun dari Rp455,62 triliun," ujarnya dalam konferensi pers terkait Rapat Terbatas Evaluasi PPKM, Senin (13/6).
Airlangga memperinci, serapan anggaran terbesar didominasi oleh klaster perlindungan masyarakat yang mencapai Rp 55,85 triliun atau 36,1 persen dari pagu yang disediakan. Anggaran tersebut digunakan untuk program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng, BLT Desa, Bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan, serta Kartu Prakerja.
Selain klaster perlindungan sosial, serapan terbanyak kedua berasal dari klaster penanganan kesehatan sebesar Rp24,64 triliun. Realisasi tersebut setara 20 persen dari pagu yang telah disiapkan.
Penggunaannya, kata Airlangga, antara lain untuk klaim insentif tenaga kesehatan, insentif perpajakan vaksin, alat-alat kesehatan, serta pengadaan vaksin dan dana desa. "Sedangkan pemulihan ekonomi 8,3 persen atau Rp 14,83 triliun dari Rp178 triliun, antara lain untuk sektor pariwisata, dukungan UMKM dan fasilitas perpajakan," jelas Airlangga.
Realisasi rendah di 2021
Sebagai informasi, rendahnya serapan anggaran terjadi tak hanya tahun ini melainkan juga di tahun lalu. Tercatat, realisasi anggaran PEN hingga akhir 2021 hanya sebesar Rp658,9 triliun atau sebesar 88,5 persen dari pagu anggaran Rp744,77 triliun.
Realisasi terendah terjadi pada alokasi anggaran untuk program dukungan UMKM, yaitu mencapai Rp116,2 triliun atau 76,9 persen dari pagu anggaran Rp162,4 triliun. Airlangga menjelaskan rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh adanya beberapa program yang tidak berjalan dan pengembalian penempatan dana.
Hingga 17 Desember 2021, pemerintah mencatat realisasi anggaran PEN telah mencapai Rp533,6 triliun atau 71,6 persen dari pagu Rp744,77. Jika diperinci, anggaran Program PEN untuk klaster kesehatan telah mencapai Rp147,44 triliun atau 68,6 persen dari pagu Rp214,96 triliun tahun ini.
Realisasi anggaran untuk klaster perlindungan sosial tercatat telah mencapai Rp161,17 triliun atau 86,4 persen dari pagu Rp186,64 triliun. Untuk klaster program prioritas, realisasi anggaran telah mencapai Rp87,47 triliun atau 74,2 persen dari pagu Rp117,94 triliun. Sementara, realisasi anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi baru mencapai Rp74,36 triliun atau 45,8 persen dari pagu anggaran Rp162,4 triliun.
Di sisi lain, anggaran PEN untuk insentif usaha telah mencapai Rp63,16 triliun atau 100,5 persen dari pagu Rp62,83 triliun. Pada 2022, pemerintah menetapkan anggaran PEN Rp414,1 triliun. Perinciannya, Rp117,9 triliun untuk bidang kesehatan, Rp154,8 triliun untuk perlindungan sosial, dan Rp141,4 triliun untuk penguatan pemulihan ekonomi.
