Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati para kepala daerah di Indonesia Timur untuk mewaspadai tingginya angka inflasi.Terutama, pada delapan provinsi yang inflasinya kini mengalami peningkatan, yakni Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat, Papua, serta Sulawei Barat.
"Antar daerah dinamika harganya masih cukup tinggi. Bebeberapa daerah yang masih menunjukan peningkatan mohon diperhatikan, Bangka Belitung, NTT, Kalbar, Sultra, Maluku, Papua Bara, Papua, Sulawei Barat," tuturnya dalam acara Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi di Daerah Periode I 2023, Senin (31/7).
Menurut Bendahara Negra, kenikan harga yang dapat mendidihkan inflasi tak hanya berasal disrupsi suplai akibat gaguan produksi dan pasokan, tapi juga karena masalah iklim seperti El Nino.
"Jadi mohon kita semunya berhati-hati. Inflasi yang sangat tinggi di kawasan Indonesia Timur sering juga karena dirive oleh kenaikan angkutan. Ini karena harga komoditas seperti bahan bakar minyaknya, avtur, meningkat, dan ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk kenaikan, atau karena mobilitas masyarakat yang mulai pulih, menyebabkan demand meningkat," terangnya.
Kesiapan APBN
Karena itu, pemerintah pusat berkomitmen menggunakan semua instrumen kebijakan untuk menjaga laju inflasi agar dapat terkendali dengan baik. Sebab kenaikannya hari-hari ini bisa terjadi akibat sejumlah faktor yang tak bisa bisa dikontrol.
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga telah disiapkan untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari gempuran inflasi tahun ini. Misalnya, menggunakan anggaran subsidi dan kompensasi untuk listrik, bahkan di tingkat 1200 Volt Ampere (VA) dan 3000 VA.
“Di bawah itu semuanya (1200 VA dan 3000 VA) adalah mendapatkan subsidi sangat besar, sehingga kita mengeluarkan lebih dari Rp57 triliun untuk subsidi listrik,” katanya.
Kendati harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sempat mengalami kenaikan, lanjut Sri Mulyani, pemerintah tidak pernah menaikkan harga listrik. “Kenaikan harga BBM juga masih jauh di bawah harga market,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah telah menggelontorkan anggaran ketahanan pangan untuk menjaga sisi suplai, serta anggaran pembangunan infrastruktur seperti yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) terkait anggaran untuk perbaikan jalan raya, serta anggaran untuk pelabuhan dan berbagai infrastruktur lain untuk memperbaiki biaya logistik.
“Ini semuanya adalah dukungan APBN untuk pengendalian inflasi, baik itu masalah suplainya, masalah harganya, maupun dari masalah distribusi, namun juga belanja kementerian dan lembaga seperti Menteri Pertanian, untuk sarana-prasarana dan juga bibit serta berbagai belanja," imbuhnya.
Ada pula pemanfaatan APBN untuk cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan hingga perbaikan infrastruktur antar wilayah sehingga meminimalisir perbedaan ekstrim harga antar wilayah.
