Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai inflasi akan menjadi tantangan yang dihadapi berbagai negara hingga tahun depan. Karena itu, topik utama yang dibicarakan dalam forum-forum internasional juga tak jauh dari masalah tersebut.
Ia mencontohkan, misalnya, pembahasan dalam roundtable governor discussion saat pertemuan Islamic Development Bank (IsDB) yang merembet pada pembahasan seberapa cepat dan seberapa ketat kebijakan moneter yang perlu diambil bank-bank sentral untuk menjinakkan inflasi.
Dalam forum tersebut, Menteri Keuangan Turki Nureddin Nubeti bercerita tentang inflasi di negaranya yang sudah tembus 74 persen year on year karena energi seperti BBM dan gas tidak disubsidi oleh negara.
Sementara itu Menteri Keuangan Mesir bercerita terkait dampak kenaikan harga gandum dan minyak sehingga memutuskan untuk memberikan subsidi energi kepada warganya, akibatnya defisit anggaran Mesir jauh lebih tinggi dibanding Indonesia.
"Yang terjadi sekarang ini adalah memang pemulihan ekonomi dunia berjalan, namun diiringi dengan kenaikan harga-harga komoditas yang melonjak sangat tinggi, terutama semenjak bulan Februari terjadi serangan terhadap Ukraina oleh Rusia," sebut Sri Mulyani dalam rapat kerja di Komisi XI, Rabu (8/6).
Tak hanya di forum-forum internasional, dalam setiap pengambilan kebijakan, pemerintah juga memperhitungkan dampak inflasi terhadap momentum pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Karena itu, dalam merancang kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah perlu menyiapkan strategi untuk menangkal dampak buruk kondisi global tersebut.
"Jadi nanti kita akan lihat dampaknya kepada pembahasan kita adalah tadi, kalau seandainya pengetatan cepat dan tinggi, ketat, maka dampak terhadap pelemahan ekonomi global akan terlihat spill over ke seluruh dunia," jelasnya.
Pengetatan moneter tak cukup redam inflasi
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menuturkan bahwa pengetatan kebijakan moneter yang terlalu cepat dan ketat tidak berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat inflasi.
Pasalnya, kata dia, tingkat inflasi yang meninggi di berbagai negara disebabkan oleh produksi atau suplai yang tidak dapat memenuhi peningkatan permintaan, sementara percepatan pengetatan moneter hanya akan menyasar sisi permintaan.
"Kalau kebijakan makro yaitu fiskal dan moneter terlalu cepat atau ketat, yang tujuannya akan lebih cepat mempengaruhi sisi demand (permintaan), sebetulnya tidak menyelesaikan masalah sisi suplainya," ujarnya.
Ia menuturkan suplai komoditas unggulan seperti minyak mentah, gas, batu bara, gandum, dan jagung, tertahan karena perang Rusia-Ukraina dan pandemi Covid-19.
"Jadi inflasi di dunia saat ini dikontribusi dari sisi produksi atau suplai itu lebih dominan dibandingkan kontribusi dari sisi permintaan akibat perang maupun pandemi," tandasnya.
