Sri Mulyani Tegaskan Program Makan Siang Gratis Belum Dibahas di RAPBN

Menkeu jaga etika dalam penyusunan APBN.

Sri Mulyani Tegaskan Program Makan Siang Gratis Belum Dibahas di RAPBN
Menkeu, Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, pada Jumat (13/9). (dok.Kemenkeu)
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah bahwa anggaran makan siang gratis telah dibahas dalam rapat kabinet.

Dia mengatakan program yang diusung pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran tersebut sama sekali belum masuk dalam postur anggaran belanja di APBN 2024 maupun rancangan APBN 2025.

Pasalnya, pemerintah baru mulai membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Landasan awal Rancangan APBN 2025 tersebut juga tak memuat pembahasan belanja kementerian/lembaga termasuk Program Makan Siang Gratis.

"Kalau ini adalah untuk yang baru, bapak dan ibu sekalian kan paham kalau siklus APBN kami nanti ke bapak ibu sekalian mulai dari KEM-PPKF," ujarnya di hadapan Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3).

Dia pun membantah bahwa pemerintah berencana mengalokasikan sebagian dana BOS untuk program tersebut. Sebab, meski yang disusun pemerintah saat ini adalah kebijakan APBN untuk masa transisi, belum ada pembahasan hal-hal mendetail tentang postur APBN. 

Dia juga menegaskan bahwa penyusunan APBN mempertimbangkan etika dan proses demokrasi yang berlangsung, yang pemenang Pemilu belum diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jangan lupa bahwa ini adalah pemerintah transisi. Jadi, kami juga akan melihat sama seperti tradisi transisi kita akan membantu mendesain APBN transisi ada etikanya," katanya.

Jaga komunikasi 

Sri Mulyani tidak lupa mengingatkan bahwa siklus perancangan APBN tidak bisa dilompati karena kebijakan belanja negara juga harus dibahas bersama dengan DPR RI.

"Pada bulan ini kami harus sampaikan ke kabinet, pada bulan ini saya harus menyampaikan ke DPR. Nanti UU APBN 2024 kan baru disampaikan Bapak Presiden yang sekarang tanggal 16 Agustus. Tapi nanti pelaksanaan untuk pemerintah baru ini perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang kita coba jaga secara proper," jelasnya.

Dalam rapat di Komisi XI, sejumlah anggota DPR mencecar Sri Mulyani ihwal program makan siang gratis dalam APBN 2025.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, misalnya, mempertanyakan implementasi program makan siang gratis dan dari mana asal anggarannya.

Itu setelah dia melihat pemberitaan tentang uji coba program makan siang gratis di salah satu sekolah di daerah.

"Kemarin sudah dicoba di SD mana gitu. Kalau uji coba cuma di SD tinggal dikasih makan siang, kan kalau makan, makannya cuma di sekolah. Ini sampai sekarang belum masuk di kepala saya, sementara anggaran yang dibutuhkan sangat-sangat besar dan sudah dipikirkan pula, sudah dirapatkan pula. Tolong berikan pencerahan," kata Anis. 

Magazine

SEE MORE>
Chronicle of Greatness
Edisi April 2024
[Dis] Advantages As First Movers
Edisi Maret 2024
Fortune Indonesia 40 Under 40
Edisi Februari 2024
Investor's Guide 2024
Edisi Januari 2024
Change the World 2023
Edisi Desember 2023
Back for More
Edisi November 2023
Businessperson of the Year 2023
Edisi Oktober 2023
Rethinking Wellness
Edisi September 2023

Most Popular

Cara Membuat Akun PayPal dengan Mudah, Tanpa Kartu Kredit!
Cara Pinjam Uang dari BPJS Ketenagakerjaan serta Syaratnya
Gandeng Spotify, Boss Creator & Podkemas Asia Hadirkan PODFEST 2024
Pengertian Google SGE, Fitur, dan Cara Mengaktifkannya
Stanchart Indonesia Tunjuk Rino Donosepoetro Sebagai Cluster CEO
UOB Sediakan Kartu Kredit Khusus Wanita, Miliki Nasabah 70 ribu